BPH Migas melakukan pengawasan pasokan dan pendistribusian program BBM Satu Harga di Distrik Prime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua.

0
190

BPH Migas terus melakukan pengawasan pasokan dan pendistribusian program BBM Satu Harga dengan meninjau langsung lokasi salah satu titik penyalur di Distrik Prime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua.

Kunjungan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa didampingi Kapolres Lanny Jaya AKBP Tony Ananda dan Kasatreskrim Polres Lanny Jaya AKP Arifin.

Fanshurullah mengatakan lembaga penyalur yang diresmikan pada 18 April lalu tersebut merupakan titik ke-61 atau yang keempat tahun ini dari program BBM Satu Harga yang dicanangkan pemerintah. Rencananya, akan ada tambahan 73 lembaga penyalur BBM Satu Harga sepanjang 2018.

“Dari 73 titik, sebanyak 67 oleh Pertamina. Sisanya oleh AKR. Kita harapkan ini berjalan terus,” ujarnya saat mengunjungi lembaga penyalur BBM Satu Harga di Distrik Prime.

Dia mengatakan pengawasan terhadap titik-titik BBM Satu Harga sangat penting untuk memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar. Pihaknya pun akan berkerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengawal program BBM Satu Harga tersebut.

Fanshurullah menjelaskan titik-titik BBM Satu Harga berada di lokasi yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), bahkan beberapa di antaranya berada di lokasi yang rawan dari sisi keamanan. Oleh karena itu, peran aparat keamanan menjadi sesuatu yang cukup vital untuk program pemerintah tersebut.

“Kita akan tanda tangan MoU terkait pengawasan dengan Kepolisian. Jadi, nanti kawan-kawan di kepolisian akan mengawal langsung,” tuturnya.

Subpenyalur BBM Satu Harga
Dalam kesempatan yang sama, Fanshurullah pun melakukan sosialisasi tentang subpenyalur kepada warga Lanny Jaya yang berasal dari beberapa distrik. Menurutnya, subpenyalur akan memegang peranan penting untuk menyalurkan BBM penugasan dan bersubsidi ke wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau penyalur BBM Satu Harga.

“Nanti subpenyalur akan ambil dari sini [penyalur] untuk diangkut ke desa-desa atau distrik-distrik. Aturannya sudah ada dari Pak Jonan [Menteri ESDM] lewat Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018,” katanya.

Dia menjelaskan subpenyalur bisa menjual kembali BBM dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyalur. Adapun selisihnya ditentukan oleh bupati dengan mempertimbangkan jarak dan biaya angkutnya.

Menurutnya, selisih harga bisa bervariasi. Yang jelas, harga jualnya tidak akan setinggi di pengecer pada umumnya.

Dia berharap seiring dengan bertambahnya subpenyalur, jumlah pengecer bisa ditekan. Adapun untuk wilayah Lanny Jaya dan Wamena harga jual BBM di pengecer bisa mencapai kisaran Rp25.000 per liter.

“Mudah-mudahan subpenyalur ini bisa kita wujudkan supaya masyarakat gak perlu beli lagi di pengecer. Semakin banyak semakin bagus,” ujarnya.

Fanshurullah juga mengajak warga untuk ikut menjadi subpenyalur tersebut. Pasalnya, modal yang diperlukan pun tidak terlalu besar.

“Bisa dengan dana desa atau koperasi. Modalnya juga gak banyak. Mungkin sekitar Rp50 juta sudah bisa jadi subpenyalur,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Lanny Jaya Beva Yigibalom menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah, termasuk BPH Migas atas masuknya BBM satu harga di wilayahnya. Menurutnya, program tersebut sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan BBM yang jauh lebih murah daripada di pengecer.

Kepala BPH Migas pun berharap berbagai akses ke wilayah-wilayah yang berada di pegunungan bisa terus dibuka. Hal tersebut untuk kelancaran berbagai kebutuhan logistik, termasuk pendistribusian BBM.

TIDAK ADA KOMENTAR