BBM

4 Gubernur Se-Kalimantan Akan Teken MOU 20 Juni 2012

  • PDF

BANJARMASIN. Memorandum of Understanding (MoU) pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan 4 Gubernur se-Kalimantan akan ditandatangani 20 Juni 2012. Hal ini terkait dengan telah disepakatinya usulan penambahan kuota BBM untuk Jenis Bensin Premium sebesar 2.2 juta Kl sesuai dengan tuntutan 4 Gubernur se-Kalimantan.

Rapat yang dilaksanakan lebih dari dua jam dan berlangsung cukup alot tersebut merupakan tindaklanjut dari hasil pertemuan tanggal 30 Mei 2012, antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Gubernur se-Kalimantan tentang kuota BBM Bersubsidi untuk Kalimantan serta rencana pelaksanaan pengawasan pendistribusian BBM Bersubsidi sesuai dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 Tentang  Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.

Selanjutnya...

Penyerahan SK Penetapan Kuota BBM Untuk PT KAI Indonesia

  • PDF

JAKARTA. Melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 005/PSO/BPH MIGAS/Kom/2012, Tentang Penetapan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu, ditetapkan kuota untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 169.966,527 kilo liter (KL). Menurut Kepala BPH Migas, Andy Noorsama Sommeng, ini merupakan langkah awal dalam proses penghitungan kebutuhan Jenis BBM Tertentu nasional berdasarkan sektor pengguna.

“Untuk kali pertama Tim Verifikasi BPH Migas melakukan verifikasi terhadap kebutuhan Jenis BBM Tertentu PT KAI (Persero) sebagai salah satu sektor pengguna yang berhak,” katanya.

Selanjutnya...

BPH Migas Atasi Kelangkaan BBM Di Kalimantan

  • PDF


JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) segera akan mengatasi kelangkaan BBM di Kalimantan. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebesar 2,5 juta kiloliter bisa dipastikan akan disalurkan oleh badan usaha penyalur BBM bersubsidi (publik service obligation) pada akhir Mei atau paling lambat awal Juni 2012. Hal ini diungkapkan Kepala BPH Migas, Dr. Ir. Andy Noorsaman Someng pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI kemarin sore (23/5).

Berkaitan dengan permintaan empat Gubernur se-Kalimantan untuk memperoleh tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 3,4 juta kiloliter pada 2012 sulit dipenuhi. Pemerintah dalam hal ini BPH Migas, mengaku hanya bisa menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium sebesar 5 persen.

Selanjutnya...

  BPH MIGAS Indonesia, Serving Archipelago