BPH Migas dan Upaya Percepatan Penerapan BBM Satu Harga di Papua

0
14

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memastikan percepatan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga secara nasional. Upaya itu dilakukan lewat Sosialisasi Impelementasi Sub Penyalur di Hotel Mahavira, Nabire, Papua, Sabtu, 01 September.

Seperti kita ketahui bersama, harga BBM di wilayah Papua kerap jadi sorotan lantaran lebih tinggi ketimbang harga yang berlaku di Pulau Jawa dan wilayah lainnya. Namun, di era Presiden Joko Widodo, usaha untuk menerapkan BBM satu harga secara nasional pun dilakukan.

Maka dari itu, BPH Migas punya peran penting dan bertanggung jawab mengurusi kelancaran distribusi migas ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Selain itu, BPH Migas juga mengatur dan menjamin ketersediaan migas secara nasional, termasuk mendorong impelentasi BBM satu harga di tanah air.

Melalui sosialisasi tersebut, Anggota Komite BPH Migas Marwansyah Lobo Balia, mengatakan bahwa keberadaan sub penyalur dalam distribusi migas di wilayah Papua memang sangat mendesak. Sub penyalur itu akan mendukung percepatan penerapan BBM satu harga di Papua.

“Kita bertugas mengatur dan menetapkan ketersediaan distribusi BBM. Penting sekali BPH Migas untuk menjamin distribusi BBM secara nasional,” kata Lobo di Hotel Mahavira, Nabire, Papua, Sabtu, 1 September.

Tak hanya itu saja, BPH Migas juga menjamin ketersediaan BBM dan distribusinya secara merata hingga mampu menyentuh masyarakat terutama di daerah yang sulit terjangkau khusususnya di daerah pedalaman seperti Papua. Maka dari itu, keberadaan sub penyalur ini sangat penting.

“Ada kurang lebih 7000 penyalur atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang exist di seluruh wilayah Indonesia. Lalu bayangkan dari 7000 penyalur itu, hanya 133 saja milik Pertamina, yang lainnya badan usaha biro,” ujarnya.

Tentu jumlah tersebut masih jauh dari optimal. Apalagi untuk membangun SPBU baru membutuhkan investasi yang cukup besar dan itu pun tak serta merta mudah lantaran harus memperhatikan berbagai hal dan pertimbangan.

Membangun SPBU, lanjut Lobo, memang harus melihat sisi ke-ekonomiannya, sebab membangun SPBU di daerah terpencil seperti di daerah Papua sekarang ini, dianggap tidak ekonomis bagi sebuah badan usaha.

“Untuk mengisi yang kosong itu, kita isi dengan sub penyalur. Nah bagaimana kita membuat penyalur-penyalur tambahan yang legal, sehingga kita bisa membuat semuanya berkah,” ucapnya.

“Bagaimana kita membuat agar semuanya bisa berperan. Sub penyalur ini sudah ada banyak, di seluruh Indonesia, kecuali di Papua. Semoga di Papua ini bisa tersedia banyak sub penyalur,” ujarnya.

BBM Satu Harga Diharapkan Bisa Pacu Ekonomi

Senada dengan Lobo, Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Nabire Aif Syarifudin, yang datang mewakili Bupati Nabire, berharap penerapan BBM satu harga bisa berlangsung dengan lancar dan aman.

“Bagi kami masyarakat Kabupaten Nabire, kegiatan ini jadi sangat penting, yang mana agar pendistribusian BBM satu harga bisa berlangsung dengan baik, terutama di Nabire,” kata Aif.

Aif mengatakan Nabire tentu butuh percepatan penerapan BBM satu harga ini. Apalagi, dari segi letak geografis Nabire sangat strategis, seperti misalnya diapit beberapa kabupaten baik dari pegunungan yang terdiri dari empat sampai lima kabupaten, kemudian ada juga di pesisir.

“Melalui kegiatan ini kami berharap agar ke depan penyaluran BBM bisa dirasakan seluruh masyarakat. Diharapkan dengan distribuai BBM secata merata, bisa meningkatkan aspek ekonomi.”

Sub Penyalur Diharapkan Berdampak Positif Bagi Papua

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Yudi Kotouky menjelaskan bahwa industri migas punya peran penting dalam mendukung energi nasional.

Maka dari itu harus dikelola secara profesional dan transparan, sehingga mampu memberikan ketersediaan BBM kepada masyarakat Indonesia dengan adil.

Ke depannya, Yudi berharap kehadiran sub penyalur yang sedang dibangun ini, bisa memberikan dampak positif dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM, khsususnya masyarakat Papua.

Sebab, selain mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, juga menjamin ketersediaan energi.

“Migas harus dikelola secara efektif, efisien dan transparan sesuai dengan salah satu nawacita Presiden Jokowi yakni membangun Indonesia dari pinggiran sesuai ketentuan daerah-daerah,” kata Yudi.
Menurut Yudi, sub penyalur diyakini mampu membantu pemerintah mewujudkan program membangun Indonesia dari pinggir. Apalagi, sebagian besar daerah yang disasar oleh program sub penyalur ini, lebih banyak di daerah pinggiran dan perbatasan, daerah dengan kategori terpencil, terdepan dan terluar (3T).

“Diharapkan nantinya terbentuk sub penyalur penyalur lainnya di wilayah NKRI, khususnya Papua dan Nabire. Kita harapkan juga penyaluran bbm bisa sesuai harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.”

Tak jauh berbeda dengan Yudi, Kasubdit Pengatur Distribusi BBM BPH Migas, Luluk Priambudi mengungkapkan bahwa implementasi sub penyalur BBM dilakukan dalam rangka mendukung percepatan BBM satu harga dalam agenda nasional pemerintah.

Apalagi, lanjut Luluk, keberadaan SPBU di Papua masih belum optimal, lantaran jaraknya masih terlalu jauh. Misalnya saja di daerah Jawa, yang jarak antara penyalur (SPBU) dengan penyalur lainnya sudah di bawah 10 kilometer.

Sementara di wilayah Sumatera sendiri jaraknya masih berkisar di level 200 kilometer. Untuk wilayah timur Indonesia masih sangat memperihatinkan, sebab jarak antara satu penyalur dengan penyalur lainnya mencapai 2.300 kilometer.

“Jarak yang terlalu jauh tersebut, menyisakan berbagai masalah, seperti rawan disalahgunakan dan akses yang masih sulit terjangkau,” ujarnya.

“Karena jarak yang tak cukup ideal tersebut, tak heran harga BBM melambung tinggi menjadi Rp25.000 per liternya di daerah yang jauh dari SPBU penyalur, karena harus menanggung ongkos distribusi. Bahkan sebelum pemerintah mengulirkan program BBM satu harga, harga BBM jenis premium melampaui angka Rp 50.000 per liternya.”

Luluk menjelaskan bahwa BPH Migas akan bekerja keras dalam memberikan akses energi kepada masyarakat di pelosok-pelosok daerah di Indonesia, khususnya di pedalaman Papua.

“Terbukti saat ini sudah ada 16 sub penyalur yang terbangun dan tahun ini sudah ada sedikitnya 230 sub penyalur yang sudah mengajukan izin ke BPH Migas. Banyak sekali, yang sudah existing 16 sub penyalur di 25 provinsi target 230-an di seluruh indonesia.Di Papua baru ada 2,” ucapnya.

Percepatan BBM Satu Harga Lewat Sub Penyalur

BPH Migas terus melancarkan sosialisasi dan pembangunan sub penyalur demi menuntaskan masalah distribusi dan membantu percepatan BBM satu harga di Papua. Maka dari itu, sekali lagi keberadaan sub penyalur memang sangat penting.

Melalui program sub penyalur tersebut, menurut Lobo Balia, distribusi BBM bisa ditekan dan jauh lebih efisien. Tak hanya itu saja, seharusnya distribusi itu juga bisa menjangkau masyarakat hingga ke daerah yang sulit terjangkau oleh SPBU yang ada.

“Biaya distribusinya bisa ditekan. Itu filosofi yang kita anut dari program sub penyalur ini, di mana biaya distribusinya rendah namun tidak membebani masyarakat. Karena dalam UU Migas pemerintah wajib menjaga ketersediaan BBM diseluruh wilayah NKRI,” ucapnya.

Soal sub penyalur ini, Kepala Bidang Dinas Migas Dinas ESDM Provinsi Papua, Chris Thomas, yang mewakili Gubernur Papua, menjelaskan bahwa program tersebut bisa menjadi solusi ampuh mengatasi masalah distribusi BBM di Papua.

Chris selaku pihak pemerintah akan mencari cara agar BBM di daerahnya bisa terdistribusi dengan lancar.

“Rentang jarak yang begitu panjang tentu jadi kendala, apalagi distribusinya kepada masyarakat paling jauh. Mungkin kita ambil contoh dari Jayapura ke Sarmi, bisa kewat darat (8-9 jam) dan laut. Banyak kendala yang kami hadapi.”

“Bagaimana ini bisa diperpendek mungkin kita bisa bangun kios-kios atau posko-posko unit sehingga masyarakat tidak terlalu jauh menunggu di Jayapura. Kami di Pemprov akan coba kami kaji bagaimana supaya BBM subsidi ini bisa tepat sasaran,” ujarnya.

TIDAK ADA KOMENTAR