Membahas Sub Penyalur BBM, BPH Migas dan Komisi VII DPR RI Hadir di Kabupaten Saumlaki, Maluku Tenggara Barat

0
52

Saumlaki – Dalam rangka percepatan penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional, BPH Migas hadir pada salah satu Kabupaten di Maluku Tenggara Barat, yaitu Saumlaki untuk menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dalam rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional yang diselenggarakan hari ini (14/8) bertempat di Beringin Dua Hotel.

Kegiatan Sosialisasi kali ini, BPH Migas menggandeng Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barend serta PT. Pertamina (Persero), DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk membahas, menginformasikan dan mengedukasi masyarakat Saumlaki tentang Sub Penyalur BBM sebagai perpanjangan tangan Penyalur Program BBM 1 Harga yang diselenggarakan secara Nasional.

Komite BPH Migas, M Lobo Balia mengatakan “bahwa Sub Penyalur berbicara tentang bagaimana menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah di Indonesia, khususnya untuk daerah Indonesia Timur.”

Masih belum meratanya infrastruktur penyalur di Indonesia dihadapkan dengan kenyataan bahwa penyalur secara khusus di Maluku Tenggara Barat ini terdapat 5 Penyalur ( 3 SPBU Reguler, 1 SPBU Kompak, 1 SPBUN) dan angka ini dirasa masih sangat kurang yang berimbas pada ketersediaan dan pendistribusian BBM di Maluku menjadi dasar BPH Migas untuk menyelenggarakan Sosialisasi ini, tegas Lobo.

Ditemui pada kegiatan sosialisasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Piterson Rangkoratat pada sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi ini akan menjadi entry poin yang penting bagi masyarakat dan para pelaku usaha untuk menciptakan siklus yang bersinergi dan koordinatif dengan segala peraturan yang berlaku dan diharapkan sosialisasi ini dapat diserap dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

“hal yang paling penting dari daerah 3T adalah tentang ketersediaan dan pendistribusian BBM, kami selalu berusaha keras untuk memastikan agar masyarakat di Pulau Maluku dan secara khusu untuk daerah Maluku Tenggara Barat selalu terjamin akan BBM, oleh karena itu kami akan terus berusaha agar Pemerintah dan Pertamina dapat membangun Depot BBM secara khusus di Maluku Tenggara Barat. Dalam waktu dekat ini direncakan akan diresmikannya 1 Penyalur BBM Satu Harga yang akan dibangun di Desa Batu Putih” ungkap Mercy, Anggota Komisi VII DPR RI.

Senada dengan Mercy, Frengky Limbers, Ketua DPRD yang ditemui dalam kegiatan sosialisasi mengatakan bahwa Maluku Tenggara Barat memang secara keseluruhan belum merasakan harga yang sama dengan Pulau Jawa, oleh karena itu pihaknya memohon kepada BPH Migas untuk menjembatani Sub Penyalur dan membangun Sub Penyalur di wilayah MTB agar masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama.

Salah satu masyarakat yang ditemui pada kegiatan ini, Lita Tamain menegaskan bahwa dirinya mengapresiasi terkait kegiatan sosialisasi ini karena dirasa sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah yang jauh dari tangan Pemerintah Pusat, karena masyarakat jadi tahu terkait dengan apa itu Program BBM 1 Harga, dan apa itu Sub Penyalur BBM dan bagaimana cara untuk membangunnya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

BPH Migas akan terus menjembatani kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di bidang migas tidak hanya di Saumlaki namun dibeberapa daerah lain di seluruh wilayah Indonesia melalui kegiatan Sosialisasi Sub Penyalur ini, karena Sub Penyalur BBM sebagai perpanjangan tangan dari Program BBM 1 Harga akan membantu dan mempercepat pemerataan energi khususnya BBM bagi masyarakat dari daerah terluar, tertinggal, dan terdepan untuk terus mengamalkan sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, khususnya keadilan pada bidang Energi.

TIDAK ADA KOMENTAR