Rapat Dengar Pendapat Komite II DPD RI dengan BPH Migas dan Kementerian Desa PDTT Tentang Ketahanan Energi di Daerah Tertinggal

163
Jakarta- Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa didampingi oleh Komite BPH Migas, M. Ibnu Fajar menghadiri Rapat Pleno Komite II DPD RI terkait “Kemandirian Energi di Daerah Pedesaan dan Daerah Tertinggal” yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung B DPD RI Jakarta pada 14 Maret 2018.
 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya bersama Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang pada 26 Februari 2018 silam bahwa BPH Migas siap untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga ke pelosok Negeri sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 8 ayat 2 dan 4. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah Program Sub Penyalur yang diharapkan dapat terbangun minimal 1 Sub Penyalur di setiap desa dan daerah tertinggal.
 
Menindaklanjuti hasil pertemuan ini, DPD RI melalui Komite II melaksanakan Rapat Dengar Pendapat yang membahas khusus tentang kemandirian energi bagi pedesaan dan daerah tertinggal. Secara garis besar, pimpinan Rapat Dengar Pendapat Komite II DPR RI, Parlindungan Purba, SH., MH dan Aji Muhammad Mirza Wardhana, ST. mengapresiasi dan mendukung penuh BPH Migas melalui program Sub Penyalurnya dalam rangka memberikan dan menjamin ketersediaan BBM bagi Masyarakat di Desa yang masih belum terjangkau.
 
Kemendes PDTT dan Komite II DPD RI sepakat bahwa ide Sub Penyalur dimungkinkan dapat terlaksana dengan sumber dana Desa yang telah dialokasikan sebesar 1 Milyar Rupiah per 1 Desa melalui keputusan Musyawarah Desa di BUMDES.
 
Selain Program Sub Penyalur, Komite II DPD RI mengapresiasi BPH Migas terkait kinerja BPH Migas dalam melaksanakan review terhadap 52 ruas eksisting dan telah membuat efisiensi toll fee untuk mengontrol tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dalam bidang Gas Bumi pula, BPH Migas menawarkan sebuah solusi yang juga diapresiasi oleh Komite II DPD RI, yaitu Program Gas Satu Harga yang ditentukan per region, dimana harga gas ditentukan adalah di bawah harga gas LPG 3 Kg untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Hal ini semata mata untuk mewujudkan keadilan pada bidang energi bagi masyarakat Indonesia.
 
Pada kesempatan ini pula, turut hadir Direktur Jenderal Ketenagalistrikan KESDM dan Direktur Jenderal PKP Kemendes PDTT dan Direksi PT.PLN (Persero) yang secara spesifik membahas terkait peningkatan rasio elektrifikasi dan ketersediaan listrik bagi daerah daerah terpencil (termasuk desa) di Indonesia.
 
BPH Migas melalui Program Sub Penyalur menawarkan alternatif dalam melengkapi BBM Satu Harga demi Keadilan Ketersediaan, Keadilan Pendistribusian dan Keadilan Harga BBM bagi masyarakat Indonesia.