Sosialisasikan Terkait Sub Penyalur, BPH Migas Sampai ke Pulau Paling Selatan Indonesia

117

ROTE NDAO – Bertempat di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Sabtu 16/12/17, BPH Migas mengadakan acara “Sosialisasi Pengaturan Terhadap Implementasi Sub Penyalur BBM” yang pada kesempatan ini dihadiri oleh Bupati Rote Ndao Leonard Haning sekaligus membuka acara. Adapun para
Pembicara dalam acara ini adalah Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase, SH, Komite BPH Migas Drs. Sumihar Panjaitan, MM, Kepala Biro Perekonomian Prov. NTT DR. Keron A. Petrus, PT. Pertamina MOR V Wahyudi Wirjanto.

Komite BPH Migas Bapak Sumihar Panjaitan dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2001 tentang Migas di ayat 2 disebutkan pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bbm yg merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh NKRI. “Amanah ini harus di junjung tinggi oleh pemerintah sebagai pihak yang diberikan kewajiban untuk melaksanakannya dalam hal ini BPH Migas” ujar Bapak Sumihar Panjaitan Komite BPH Migas disela pembukaan acara sosialisasi.

Bupati Rote Ndao Leonard Haning dalam sambutanya mengungkapkan bahwa pihak yang di tunggu-tunggu telah tiba, pasalnya bahan bakar dalam musim hujan ini menjadi masalah bagi masyarakat karena harga di tentukan oleh individu-individu tertentu. “Kita bersyukur jangkauan pemerintah dalam hal ini oleh BPH Migas memperpanjang tanganya ke pulau paling selatan Indonesia yang selama ini belum ada bbm satu harga baik solar maupun premium”.

Leonard Haning juga berharap bahwa dengan hadirnya BPH Migas ini bisa menjadi titik segar bagi 120ribu masyarakat Rote Ndao “kami berharap dengan hadirnya bapak-bapak menjadi titik segar untuk masyarakat Rote Ndao, sehingga di sini kami tidak lagi membeli harga bbm dengan harga yang mahal dan harga yang berbeda-beda.”

Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa permasalahan di Indonesia salah satunya adalah terkait minyak dan gas. “Paling tidak dengan adanya sosialisasi ini ada kepedulian dan ada usaha untuk menerobos masalah ini dan mengurangi dampak yang ada”. Ujarnya. “Perjuangan dalam mengatur bbm satu harga ini harus semua pihak bisa berkonsentrasi dan harus bersinergi” lanjut Ferry.
Dalam menyongsong masa depan Ferry mengajak masyarakat untuk sadar bahwa tidak selamanya bbm di Indonesia ini akan selalu ada, “pada tahun 2040 bbm di prediksi akan habis dan Indonesia harus mencari solusi untuk pengganti bbm karena kalau bbm impor pasti harganya mahal” tutup Ferry.

 

Sumber : Indostreetnews