Supervisi Implementasi Sub Penyalur 2017, BPH Migas Kumpulkan Sejumlah SKPD dari 15 Provinsi

    145

    webJakarta — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengumpulkan sejumlah SKPD dari seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah SKPD dikumpulkan dalam rangka mengikuti “Rapat Persiapan Supervisi Implementasi Sub Penyalur Tahun Anggaran 2017”.

    Sebanyak 15 Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi RI,  Kementerian Pertanian RI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Badan Usaha, akan berkoordinasi terkait implementasi pendirian Sub Penyalur.

    “Provinsi itu diantaranya Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Bengkulu, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat,” ujar Direktur BBM BPH Migas, Henry Achmad, Kamis (3/11/2016).

    Diuraikan Direktur BBM, pada tanggal 24 Agustus 2016 BPH Migas telah meresmikan percontohan (Pilot Project) pembangunan Sub Penyalur di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi Sub Penyalur pertama yang ada di Indonesia. Dirinya berharap Sub Penyalur di Kepulauan Selayar tersebut dapat menjadi acuan bagi daerah-daerah lain.

    “Sesuai dengan salah satu Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Diharapkan akan terbentuk sub penyalur-sub penyalur lainnya di wilayah terluar, terdepan dan terpencil di Indonesia, sehingga diharapkan kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan perekonomian masyarakat dapat tumbuh sebagaimana yang diharapkan,” jelas Direktur BBM Henry Achmad.

    Untuk diketahui, salah satu dari fungsi BPH Migas adalah menjamin tersedianya ketersediaan BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). BPH Migas yang hanya berada di pusat terus berupaya semaksimal mungkin agar ketersediaan BBM itu bisa terdistribusi secara merata hingga pelosok.

    “Sampai saat ini masih banyak wilayah-wilayah tertentu di NKRI sulit untuk mendapatkan BBM karena belum terdapat lembaga penyalur, sehingga kebutuhan BBM di wilayah tersebut sulit terpenuhi sesuai kebutuhannya. Kesulitan mendapatkan BBM pada satu wilayah tertentu tentu menjadi salah satu potensi terkendalanya peningkatan perekonomian masyarakat,” tandasnya.

    Acara yang berlangsung dua hari ini, diakhiri dengan pemberian piagam penghargaan oleh BPH Migas melalui Direktur BBM kepada perwakilan sejumlah SKPD yang hadir dalam acara tersebut dan sesi foto bersama.

    web2