BPH Migas dan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI Tandatangani Nota Kesepahaman Pengawasan Pendistribusian BBM

1560

????????????????????????????????????

Jakarta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan penandatangan Nota Kesepahaman Tentang Pengawsan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Selasa (16/02/2016).

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala BPH Migas Andy Noorsamn Sommeng dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Widodo. Pada kesempatan itu sekaligus dilakukan penandatanganan Pedoman Kerja tentang Pengawasan Aat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dilakukan oleh Direktur BBM BPH Migas Hendry Ahmad dan Direktur Metrologi Direktorat Jenderal PKTN, Hari Prawoko.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen pengguna, BBM yang yang diterima saat melakukan pembelian harus sesuai takaran.

“Bahan Bakar Minyak, kususnya yang masih mendapat alokasi subsidi dari pemerintah harus sesuai peruntukanya kepada mereka yang berhak dengan tepat sasaran, tepat waktu dan yang paling penting dalah tepat volume. Dengan tepat volume negara diuntungkan dan konsumen juga diuntungkan,” ujar Kepala BPH Migas.

Sementara itu, Ditjen PKTN Widodo mengungkapkan bahwa sampai saat ini masih sering terdengar keluhan, baik dari pelaku usaha maupun konsumen terkait kuantitas BBM yang diterima. Sementara dikalangan masyarakat pengguna kendaraan sering mengeluhkan tidak sesuainya jumlah BBM yang diterima.

“Pemerintah perlu menyiapkan suatu sistem pengawasan yang efisien dan efektif agar dapat mendeteksi penyalahgunaan penggunaan alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya seperti meter arus BBM, tangki ukur mobil dan pompa ukur BBM oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Dirinya berharap dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang digunakan Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.