BPH Migas Menginisiasi 2 Kecamatan di Kabupaten Nunukan Dapat Mengakses BBM Dari Dalam Negeri

    1325

    hendryJakarta Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai ke pelosok menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai penunjang pergerakan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Lantas bagaimana dengan wilayah yang sama sekali belum menikmati BBM dari dalam negeri seperti wilayah-wilayah yang ada diperbatasan Kalimantan Utara seperti Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan di Kabupaten Nunukan.

    Direktur BBM BPH Migas Hendry Ahmad yang ditemui diruang kerjanya, Senin (14/12/2015) mengungkapkan meski selama ini tidak mendapat pasokan BBM dari dalam negeri, kedua Kecamatan tersebut tidak terlalu gusar karena kebutuhan BBM termasuk LPG sehari-hari dipasok dari Serawak, Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

    Namun, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Malaysia yang memperketat pendistribusian BBM Subsidi, lanjut Hendry telah berakibat pada kelancaran pendistribusian BBM dan LPG menuju Kalimantan Utara.

    “Pada pertengahan tahun 2015, kedua Kecamatan tersebut mulai mengalami kesulitan perolehan BBM juga LPG. Secara tidak langsung kondisi ini menimbulkan kecemasan masyarakat untuk memperoleh BBM maupun LPG dan kondisi ini tentunya akan berdampak terlambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah itu,” jelas Hendry.

    Dampak kebijakan dari pemerintah Malaysia tersebut, lanjut Hendry perwakilan dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menyurati BPH Migas yang intinya mengharapkan perhatian serius pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan energi di kedua wilayah tersebut. Mempertimbangkan kondisi yang demikian BPH Migas menginisiasi untuk mengupayakan adanya BBM yang melibatkan PT. Pertamina, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Perdagangan, Ditjen Migas juga Bea Cukai.

    “Dari hasil pertemuan disepakati penyediaan dan pendistribusian BBM diwilayah itu dipasok dari Serawak melalui kerjasama PT. Petronas yang ada di Serawak dengan PT. Pertamina (Persero). PT Pertamina menunjuk PT. Patra Niaga untuk merealisasikan kerjasama pasokan BBM dari Petronas Serawak. Sedangkan pendistribusianya ditunjuk agen yang merupakan pengusaha setempat yang selama ini bertindak sebagai pemasok di kedua wilayah tersebut,” pungkasnya.

    Diakui Hendry, memang ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa sampai saat ini kedua Kecamatan itu tidak ‘terjamah’ BBM Subsidi. Kendala pertama adalah karena belum tersedianya infrastruktur seperti penyimpanan dan penyaluran. “Sementara itu jalan yang tersedia untuk mendistribusikan dari Serawak ke Nunukan sekitar 160 kilometer masih jalan tanah,” ujarnya.

    Dirinya berharap di awal 2016, semua perangkat pendukung, baik izin maupun infrastruktur yang diperlukan sudah terealisasi, sehingga rencana impor BBM dari Serawak dapat dilaksanakan. “Makin cepat kegiatan penyediaan dan pendistribusian terealisasi, otomatis akan semakin cepat membantu masyarakat setempat, terutama pada sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama,” pungkasnya.

    Ditambahkan Hendry, atas inisiasi yang dilakukan ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan, khususnya Krayan dan Krayan Selatan sangat mengapresiasi BPH Migas yang mau bertindak sebagai fasilitator karena peduli akan ketersediaan penyediaan dan pendistribusian BBM.

    “Semestinya tindakan ini diinisiasi jauh hari sebelumnya, mengingat penduduk di wilayah tersebut juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak sama dengan penduduk-penduduk lainya,” tutupnya.