Dua “Senjata” Untuk Kelancaran Pendistribusian BBM di Seluruh NKRI

805

????????????????????????????????????

Palembang Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki tugas melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mengantasipasi terjadinya kelangkaan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI tersebut, Komite BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan BPH Migas telah mengeluarkan dua “senjata” yaitu Peraturan BPH Migas Nomor 5 tahun 2012 dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2015.

“BPH Migas sebenarnya sudah memberikan dua “senjata”. “Senjata” ini adalah untuk mengatasi kelangkaan terkait masalah pengawasan dan pengendalian BBM,” kata Fanshurullah, dalam acara Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Penyediaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Palembang, Kamis (21/04/2016).

Ditambahkan Ifan, sapaan akrab Fanshurullah, dalam Peraturan BPH Migas Nomor 5 tahun 2012 sudah dijelaskan detail segala kemudahan bagi masyarakat atau konsumen yang jauh dari lembaga penyalur untuk mendapatkan BBM melalui surat SKPD.

Sementara dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 tentang pembentukan Sub Penyalur, BPH Migas akan melaksanakan pilot project. “Sekarang baru pada tahap pilot project. Bulan Mei ini kami merencanakan uji coba Sub Penyalur di Kabupaten Selayar. Mudah-mudahan di Sumatera Selatan ini bisa di wujudkan juga,” tandas Fanshurullah Asa.

Memang, lanjut Ifan, ada sedikit hambatan karena UU Nomor 23 Tahun 2014 menarik semua kebijakan tersebut ke pusat. Meski begitu, pihaknya telah bertemu dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, yang menjelaskan bahwa dalam UU tersebut terdapat beberapa PP yang terkait dengan Migas.