Komite BPH Migas Dampingi Komisi VII DPR RI Kunker Ke Timika

    577

    ????????????????????????????????????

    Jakarta — Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa, Senin (2/05/2016) melakukan kunjungan kerja ke Timika, Provinsi Papua. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka mendampingi Anggota Komisi VII DPR RI yang diketuai oleh Fadel Muhammad.

    Dalam kunjungan tersebut Fadel mengatakan ingin mendengar hal-hal apa saja yang menjadi masalah utama di Papua, terlebih daerah tersebut memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap tambang.

    “Kita semua tahu bahwa disini ketergantungan terhadap tambang sangat besar dan pendapatan terbesar juga dari sektor pertambangan. Kita ingin jaga supaya ini akan terus semakin baik kedepan. Tadi kami rapat dengan SKK dan Ditjen Migas ternyata disini potensi migasnya besar sekali tapi belum terlaksana dengan baik. Kami dari Komisi VII sedang mencari jalan keluarnya untuk memberi kemudahan-kemudahan agar supaya bisa lebih maju dimasa yang akan datang,” kata Fadel saat melakukan pertemuan di rumah dinas Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

    Bupati Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang menerima langsung Rombongan dari Komisi VII tersebut memiliki harapan besar agar kunjungan dari Komisi VII ini bisa membuahkan hasil yang baik bagi masyarakat Papua.

    Ada beberapa hal yang diskusikan dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih tiga tersebut, diantaranya terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport juga mengenai masalah pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) diwilayah tersebut.

    Terkait dengan pendistribusian BBM, Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan problem dibeberapa Kabupaten yang suplai BBM-nya yang menggunakan pesawat umum. Saat ini, lanjut Ahmad, pihaknya tengah menyiapkan pesawat khusus untuk megangkut BBM tersebut.

    “Saat kami akan menyiapkan paling tidak 2 pesawat, sehingga apabila yang satu mengalami kerusakan bisa langsung ada penggantinya. Pesawat tersebut memiliki kapasitas 4.000 liter,” ungkapnya.

    Pada kesempatan itu, Ahmad juga menyampaikan mengenai pengecer yang mengambil jatah APMS untuk dijual kembali ke industri yang berakibat banyak masyarakat sulit mendapat solar akibat banyak dilarikan ke industri karena harganya lebih tinggi.

    Mengatasi pendistribusian BBM dari penyalur ke distrik, Komite BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, mengacu pada UU Migas memang batasnya hanya sampai pada penyalur seperti APMS, SPBU juga, SPBN yang harganya sudah dipatok subsidi. Masalahnya adalah bagaimana mengatasi para pengecer yang ilegal tapi bermanfaat.

    “BPH Migas sudah membuat Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 yang diistilahkan dengan Sub Penyalur. Jadi bisa nanti daerah yang sudah ada pengecer ini ada ketentuan batasan minimal untuk keselamatan dan batasan teknisnya dengan batasan minimal itu misalnya cuma 5 ton dan ada jarak dari SPBU atau APMS yang ada,” katanya.

    Mengenai berapa harga keuntungan yang diambil oleh si pemilik pengecer tersebut, Fanshurullah mengatakan akan ditentukan langsung oleh Pemda.