Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Sektor Migas, KPK Deputi Bidang Pencegahan Kunjungi BPH Migas

    1292

    ????????????????????????????????????

    Jakarta — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menerima kunjungan kerja Tim Kajian Sumberdaya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/02/2015). Kunjungan di pimpin Ketua Tim Kajian Sumber Daya Alam, Direktorat Litbang KPK, Dian Patria beserta jajaran.

    Kunjungan kerja Tim Litbang KPK dibawah Deputi Bidang Pencegahan dilakukan dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi pengelolaan sektor migas. “Kita butuh data data tersebut. Masalah sumber daya alam itu masalah data. Kita butuh data pelaku usaha di sektor migas dan yang lebih penting adalah berdasarkan peraturan apa keajiban mereka,” ujar Dian Patria.

    Terkait dengan pengumpulan data di sektor migas ini, pihaknya sudah ke SKK Migas, Dirjen Listrik, juga Ditjen Migas. Dirinya berharap agar nantinya data-data tersebut terintegrasi di Minerba One Map Indonesia (MOMI).

    Sementara itu Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang didampingi Komite Sumihar Pandjaitan, Martin Samodra Ritonga berserta seluruh jajaran dari Direktorat BBM dan Gas Bumi serta Sekretariat mengungkapkan banyak hal, diantaranya adalah mengenai tupoksi BPH Migas serta beberapa peraturan terkait sektor hilir migas.

    Ditempat yang sama Sekretaris BPH Migas Bambang Tjahjono Setiabudi mengatakan koordinasi dan supervisi disektor migas ini merupakan satu kesempatan yang baik untuk melihat apa yang selama ini dilakukan oleh BPH Migas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya terkait Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan monitor terhadap penyelenggaran pemerintah negara, dan melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.