Menteri ESDM: DKE Tidak Akan Terwujud Jika Tidak Dimulai

436

????????????????????????????????????

 

Jakarta Implementasi Dana Ketahanan Energi (DKE) telah ditunda. Namun isu yang telanjur menyebar luas di masyarakat kembali menyeruak saat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Senin (25/01/2016). Saat ini penyempurnan DKE masih terus dikaji, khususnya terkait landasan hukum dan tata cara pemungutannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007 ayat 2, pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek EBT dari APBN, APBD dan swasta. Pengembangan ini dibiayai oleh pendapatan negara yang berasal dari energi yang tak terbarukan.

“Ini adalah pintu masuk kearah sana. Meskipun ada pandangan bermacam-macam, apakah dibebankan kepada masyarakat atau Badan Usaha, apakah ditetapkan dalam APBN sebagai bagian dari spending pemerintah atau dari bagian pemerintah sebagaian bisa diambil sebagaian untuk dana semacam ini,” ujar Sudirman.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 disebutkan dalam ayat 1 sampai dengan 4 Pasal 22 adanya insentif diversifikasi energi. Amanat untuk melakukan diversifikasi energi sudah jelas dilakukan yaitu untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) daerah terpencil kemudian untuk mendorong konservasi energi serta membangun teknologi EBT.

“Apabila PP ini yang dijadikan referensi, maka sebetulnya sudah cukup lama tidak dilakukan kebijakan energi sesuai dengan PP. Kebijakan umumnya mengatakan hematlah minyak dengan menggunakanya seminimal mungkin. Kemudian gas digunakan seoptimal mungkin, batu bara diarahkan untuk penggunaan domestik. Energi Baru Terbarukan itu harus dipacu. Sudah cukup lama kita tidak mengarah pada pembangunan EBT, karena itu kami mengusulkan untuk segera dibentuk DKE,” pungkas Sudirman.

Ditambahkan Sudirman alasan perlu segera dibentuk DKE diantaranya energi fosil akan habis. Sekarang separuh lebih dari konsumsi BBM dari impor. Kemudian belum mempercepat pembangunan infrstruktur. Masih ada 12.659 desa yang belum sepenuhnya menikmati listrik. “Bahkan 2.519 desa terdepan sama sekali tidak mendapatkan akses,” jelas Menteri ESDM.

Selanjutnya adalah mendorong supaya target 23% di 2025 berisi bauran Energi Baru Terbarukan bisa tercapai, dibutuhkan teknologi yang tinggi dan SDM yang kompeten untuk mempercepat pembangunan EBT. Terakhir tidak punya strategic petroleum reserve yang selama ini dibahas dan tidak punya simpanan sedikitpun.

“Jadi DKE adalah pendekatan jangka panjang yang memang tidak akan berasa benefitnya sekarang tapi apabila tidak kita mulai hal ini tidak pernah akan terwujud,” katanya.

Terkait sumber dana dan penggunaanya, lanjut Sudirman bisa bersumber dari APBN, premi pengurasan energi fosil yang selama ini tidak pernah dipungut meski PP mengatakan memungut, dana dari penggunaan bahan bakar fosil, dari Badan Usaha bidang energi tidak terbarukan dan bisa juga dari hibah.

“Sebetulnya desaign secara keseluruhan memang ke hulu bahkan ke batubara akan kita pungut. Bahkan diujung-ujung menjelang keputusan ditunda itu sebetulnya kita arahkan yang dipungut itu Pertaminanya bukan konsumenya dengan cara memberi margin yang lebih. Terlanjur menjadi isu yang sangat luas, karena itu Presiden dan Wapres sangat bijak mengatakan idenya kita ambil, kita tunda kemudian perbaiki dasar hukum dan mekanismenya ditata dan lembaganya disiapkan dengan baik,” tutup Sudirman.

Sementara itu, Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim saat dikonfirmasi mengungkapkan, persoalan cadangan BBM yang sifatnya untuk ketahanan jangka pendek, sudah diamanatkan sejak 15 tahun yang lalu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sedangkan untuk jangka panjang telah diamanatkan dalam UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi.

“Alasan dari dulu belum jadi prioritas, karena belum tersedianya dana karena kalkulasi waktu itu dengan harga minyak yang tinggi di kisaran sekitar 100 USD per barel,” ujar Ibrahim, Jum’at (29/01/2016) di Jakarta.

Menurut Ibrahim terlalu besar anggaran yang harus disediakan apalagi masih ada anggaran subsidi BBM. Saat harga minyak sedang rendah merupakan momen yang tepat untuk mengimplementasikan amanah UU 22 Tahun 2001 dan UU nomor 30 tahun 2007.

“Tinggal bagaimana mensiasati prioritas APBN. Penerimaan negara praktis sebagian besar berasal dari rakyat melalui pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga di peruntukkan untuk rakyat. Bagaimana menyediakan dana untuk cadangan BBM ataupun untuk cadangan energi jangka panjang disiapkan melalui sistem APBN agar bisa berkelanjutan,” sambungnya.