MK Tolak Seluruh Gugatan PT Gresik Migas

1009

????????????????????????????????????

Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan PT Gresik Migas (pemohon) atas pengujian konstitusionalitas pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU Nomor 22 Tahun 2001.

Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD D 1945 karena merugikan hak konstitusional pemohon, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum karena pasal-pasal a quo bersifat multi interpretatif, dan juga merugikan hak konstitusional pemohon untuk tidak boleh diambil hak miliknya secara sewenang-wenang oleh siapapun, sekalipun hak tersebut diambil oleh negara.

Terhadap dalil pemohon, Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota mengatakan dalam beberapa putusannya, Mahkamah pernah memutus konstitusionalitas mengenai norma atau pengaturan jenis pungutan lain dalam Peraturan pemerintah atau peraturan dibawahnya. Menurutnya, pengaturan dengan peraturan dibawah undang-undang dapat dibenarkan (konstitusional) apabila memenuhi syarat.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan bahwa delegasi kewenangan yang berasal dari Undang-Undang dan pengaturan dengan peraturan dibawah Undang-Undang tidak bersifat mutlak tapi hanya sebatas merinci dari hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang.

“Berdasarkan pertimbangan itu Mahkamah berpendapat bahwa konstitusionalitas pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU Nomor 22 Tahun 2001 tidak bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD D 1945. Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar Usman beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan atau Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi wajib membayar iuran kepada Badan Pengatur.