Pemerintah Tunda Pembentukan Dana Ketahanan Energi

    1281

    bimasena1Jakarta Melalui Rapat Kabinet Terbatas, tanggal 4 Januari 2016 Pemerintah telah memutuskan menunda pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE).

    Diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, penundaan ini memberi kesempatan kepada semua pihak untuk terus menyempurnakan persiapan, baik berupa landasan hukum yang lebih kuat, persiapan kelembagaan, mekanisme penghimpunan dan pemanfaatan serta komunikasi yang lebih luas dengan stakeholders.

    Menurutnya, rencana pembentukan DKE sendiri mengemuka sejak pertengahan tahun lalu melalui berbagai forum publik. Konsep awal perlunya dibentuk DKE juga pernah dikemukakan dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi VII, pada September 2015. Menindaklanjuti komunikasi dengan Komisi VII tersebut, pada bukan Nopember Kementerian ESDM memulai inisiatif penyusunan regulasi, yang pada saat ini masih terus disempurnakan.

    Perlu kiranya terus mengkaji dan mempedomani  dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, dan PP nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kedua payung hukum tersebut mengamanatkan agar membentuk Strategic Petroleum Reserves (SPR), suatu cadangan simpanan minyak mentah dan BBM yang hanya digunakan dalam keadaan darurat, yang sampai saat ini kita tidak memilikinya sama sekali. Bandingkan dengan negara negara lain seperti Myanmar (4 bulan), Vietnam (47 hari), Thailand (80 hari), Jepang (6 bulan), dan AS (7 bulan).

    Bersamaan dengan proses peninjauan harga BBM reguler yang dilakukan setiap tiga bulan, rencana pembentukan DKE menjadi wacana publik yang sangat luas. Banyak pihak baik anggota DPR, pengamat energi dan perminyakan, aktivis organisasi sosial kemasyarakatan, dan akademisi telah menyampaikan saran, kritik, masukan, dan rekomendasi jalan keluar.

    “Untuk semua masukan tersebut, atas nama Kementerian ESDM, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak. Saya percaya bahwa banyaknya masukan merupakan pertanda bahwa kita memilki kepedulian yang tinggi dalam pengelolaan energi nasional,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said, Selasa (4/02/2016) di Jakarta.

    Sudirman menuturkan, dirinya menyimak seluruh masukan-masukan kritis, dan mendapat kesan bahwa hampir seluruh pihak mendukung gagasan pembentukan DKE, dengan syarat landasan hukum dan mekanisme pengelolaannya diperkuat agar menjaga prinsip prinsip transparansi dan good governance.

    “Luasnya perhatian masyarakat dan banyaknya pihak yang memberi masukan telah dengan sendirinya meningkatkan “awareness” dan ini sangat membantu dalam melanjutkan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” katanya.

    Belajar dari negara negara sahabat pembentukan dan pengelolaan DKE menjadi penanda kehati- hatian dan kepedulian akan masa depan. Bahkan negara yang kaya minyak sekalipun seperti Norwegia telah lama membentuk dana semacam ini. Norwegia memiliki DKE senilai 17 miliar USD, plus Petroleum Fund senilai 836 miliar USD. Inggris dan Australia memiliki masing masing 1,5 miliar USD dan 1,8 miliar USD. Bahkan Timor Timur negara tetangga yang jauh lebih kecil dan belum lama membangun sektor energinya telah mengakumulasi Petroleum Fund sampai dengan USD 17 miliar.

    “Pemerintah bersama sama seluruh masyarakat, didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus melanjutkan upaya upaya meluruskan berbagai kebijakan pengelolaan energi, agar kembali ke jalur yang benar, jalur yang diamanatkan oleh UU Energi dan PP Kebijakan Energi Nasional. Sekali lagi, atas nama Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab sektor, saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberi masukan sehingga proses persiapan pembentukan DKE dapat terus disempurnakan. Mari kita terus berpikir dan bekerja keras untuk terus mencari solusi.Solusi adalah kata kunci yang membuat kita semua akan bergerak maju, menuju masa depan yang lebih baik,” tutupnya.