Penetapan Harga BBM Berlaku Mulai 5 Januari 2016

    1782

    cikampekJakarta Pemerintah secara seksama terus mencermati dinamika harga minyak dunia dan kondisi perekonomian nasional.Dengan mempertimbangkan berbagai parameter seperti harga referensi minyak periode 3 bulan terakhir untukGasoline 92 rata-rata sebesar US$ 57,38 per barrel danuntuk Gasoil rata-rata sebesar US$ 54,80 per barrel, nilaitukar Rupiah terhadap Dolar AS (kurs), biaya penyimpanan, biaya distribusi BBM untuk menjangkau seluruh wilayah NKRI, pajak (PPN dan PBBKB) dan marjin untuk badan usaha penyalur (SPBU), Pemerintah menetapkan kebijakan harga BBM.

    Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagaimana diubah dengan PeraturanMenteri ESDM Nomor 4 Tahun 2015 dan PeraturanMenteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015 bahwa Menteri menetapkan harga BBM setiap 3 (tiga) bulan sekali atauapabila dianggap perlu dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan.

    Dalam keterangan resmi kementerian ESDM, Senin (4/01/2016) hal ini dilakukan demi menjaga kestabilan sosial ekonomi, pengelolaan harga dan logistik serta untuk menjamin penyediaan BBM Nasional.

    Dengan memperhatikan persiapan penyesuaian sistem dalam penyediaan dan pendistribusian BBM yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) pada awal bulanJanuari 2016 dan untuk menjamin kehandalan stok BBM di setiap SPBU seluruh Indonesia, terhitung mulai tanggal5 Januari 2016 pukul 00.00 WIB, Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM jenis Bensin Premium RON 88 di Wilayah Penugasan Luar Jawa-Madura-Bali dan harga BBM jenis Minyak Solar Subsidi dengan rinciansebagai berikut:

    No

    Komoditas

    Harga Lama

    Harga Baru

     1

     

     Rp/Liter

     Rp/Liter

     2

     Minyak Tanah

     2.500

     2.500

     3

     Minyak Solar

     6.700

     5.650

     4

     Bensin Premium RON 88

     7.300

     6.950

     

    Ketentuan harga BBM Premium untuk wilayah distribusiJawa-Madura-Bali ditetapkan oleh PT. Pertamina melalui koordinasi dengan Pemerintah dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

    Untuk menjaga akuntabilitas publik, auditor Pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dilibatkan. Audit itu mencakup realisasi volume pendistribusian jenis BBM tertentu, penugasan khusus, besaran harga dasar, biaya penugasan pada periode yang telah ditetapkan, besaran subsidi, hingga pemanfaatan defisit atau surplus dari harga jual eceran yang ditentukan dalam satu tahun anggaran.