Pengawasan Pendistribusian BBM di Daerah Terkendala Regulasi, Ini Saran Kabiro Hukum Kemendagri Ke BPH Migas

1681

????????????????????????????????????

Jakarta Undang­­-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 4 telah mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa di seluruh wilayah NKRI.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, begitu luasnya wilayah distribusi tersebut, sementara BPH Migas hanya ada di Jakarta maka perlu dilakukan kerjasama pengawasan distribusi BBM khususnya jenis BBM tertentu dan jenis BBM penugasan.

Terkait dengan pengawasan pendistribusian BBM, BPH Migas telah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan beberapa Pemerintah Propinsi juga Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun pengawasan di daerah mengalami kendala karena adanya perubahan regulasi. Ditariknya kewenangan Kabupaten/Kota dalam urusan Minyak dan Gas Bumi sesuai Pasal 14 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, koordinasi pengawasan BPH Migas yang selama ini dilakukan dengan Pemda melalui MoU dan perjanjian kerjasama pengawasan menjadi terhenti.

“Dalam Pasal 21 ayat 3 Perpres Nomor 191 tahun 2014 mengharuskan koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak. Saat ini hampir seluruh Kabupaten/Kota menanyakan MoU dan perjanjian kerjasama dengan BPH Migas dengan Pemerintah kabupaten/Kota. Namun karena adanya perubahan regulasi kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan,” jelas Andy Kepala BPH Migas belum lama ini di Bogor.

Disamping kendala regulasi tersebut, BPH Migas juga telah mengeluarkan peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2015 Tentang Sub Penyalur untuk daerah remote, terluar dan sebagainya. “Sub penyalur ini dimaksudkan untuk mendekatkan BBM subsidi kepada konsumen yang jauh dari jangkauan penyalur yang ada. Seperti daerah terpencil yang jaraknya minimal 5 km dari penyalur,” pungkasnya.

Sementara itu Komite BPH Migas Fanshurullah Asa mengungkapkan pihaknya membuat Peraturan BPH Migas ini sudah sangat futuristik. “Kita sudah mengupayakan supaya SPBU itu tapi lebih kecil, bukan pertamini tapi Sub Penyalur itu ada di setiap desa bukan lagi di setiap Kecamatan apalagi Kabupaten/Kota. Setiap liter subsidi itu adalah hak warga negara dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Terkait dengan terkendalanya pengawasan di Kabupaten/Kota yang saat ini dikembalikan kewenanganya ke Propinsi, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto menyarankan supaya berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri.

“Menteri ESDM berkirim surat ke Kemendagri yang berisikan dua hal. Pertama memberi masukan terkait RPP khususnya RPP Tentang Urusan Pemerintahan. Kedua, dibuatkan surat edaran Menteri Dalam Negeri agar daerah tetap melaksanakan pengawasan,” katanya.