Public Hearing Perubahan Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

1125

????????????????????????????????????

Jakarta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kamis (31/03/2016) melakukan public hearing dengan para stakeholders terkait perubahan Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Public hearing ini dilakukan untuk mendapat berbagai masukan dari para stakeholder terkait kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI.

“Untuk transaksi pengangkutan gas bumi melalui pipa, jangka waktu paling lambat 30 Juni 2016 untuk menyusun formula tarif dan penyesuaian ketentuan. Mau tidak mau tanggal 1 Juli 2016 sudah harus menggunakan rupiah. Untuk itu kami melakukan public hearing ini. Kita akan merubah Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2013 yang dulunya formulasinya menggunakan dolar tapi pembayaranya menggunakan rupiah,” kata Direktur Gas Bumi BPH Migas, Umi Asngadah.

Cukup banyak masukan yang disampaikan para stakeholers yang hadir dalam public hearing tersebut, diantaranya perwakilan dari Ditjen Migas yang menyampaikan perubahan penetapan tarif dengan sistem kurs menggunakan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) atau kesepakatan antara shipper dan transporter perlu diputuskan dengan pertimbangan BI.

Bank Indonesia menyampaikan agar hasil keputusan untuk penetapan tarif pengangkutan menunggu usulan dari BPH Migas dengan jangka waktu hingga 30 Juni 2016. BPH Migas pun diharapkan agar menyampaikan hasilnya kepada BI. Terkait dengan kurs yang digunakan, BI menghimbau agar menggunakan JISDOR tetapi tidak mengikat.

Sementara Perwakilan dari PT. PGN yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan pembayaran menggunakan kurs JISDOR akan menimbulkan selisih kurs akibat perbedaan waktu pada saat pembukaan di akhir tahun (kurs saat penagihan berbeda dengan saat pembayaran). Oleh karena itu diusulkan agar menggunakan kurs JISDOR dengan prinsip pembayaran harus diterima dalam full amount sesuai jumlah tagihan atau kesepakatan antara Transporter dan Shipper.

Hal senada juga disampaikan perwakilan dari PT. PLN, agar sebaiknya mekanisme pembayaran tarif pengangkutan yang ditetapkan menggunakan kurs JISDOR karena memiliki referensi yang jelas dan memberikan kepastian dalam pembayaran kurs, dimana pembaharuan dilakukan setiap hari pukul 10 pagi. Menurutnya, bila menggunakan kesepakatan antara Transporter dan Shiper dikhawatirkan saat pembayaran tidak terjadi kesepakatan antar pihak akan menghambat transaksi tersebut.

Selanjutnya adalah masukan dari Pertamina Gas yang mengungkapkan penggunaan sistem dual quotation pada sistem pembayaran tarif pengangkutan akan mengakibatkan perbedaan kurs pada saat penagihan dan pembayaran. Oleh karena itu penggunaan kurs JISDOR dengan kurs saat tanggal pembayaran aagar tidak tidak terjadi selisih kurs saat penagihan dan pembayaran.

Lain halnya dengan Pertamina Gas, PT. Transportasi Gas Indonesia menyampaikan dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah dan tetap menggunakan USD karena TGI merupakan infrastruktur strategis yang yang memiliki cross border transaction (mengalirkan gas ke Singapura). Sebagai perusahaan PMA, TGI melakukan pengendalian investasi dalam bentuk USD sehingga bila ada pembayaran dalam transaksi selain USD ada kemungkinan menambah resiko keuangan.

Berikutnya masukan yang disampaikan perwakilan dari PT. Energasindo Heksa karya.  Menurutnya, penggunaan kurs JISDOR tidak 100% menyelesaikan masalah karena adanya perbedaan kurs, tetapi resiko tersebut dapat diminimalisasi dengan melakukan kesepakatan dengan pihak bank untuk langsung mengkonversi transaksi untuk menghindari selisih kurs akibat perbedaan waktu.

Sedangkan PT Kalimantan Jawa Gas mengusulkan agar penetapan tarif menggunakan rupiah meski tarifnya meningkat secara signifikan. Pihaknya juga memberi masukan agar memasukan unsur hedging dalam formulasi penetapan tarif untuk menghindari terjadinya lonjakan dalam inflasi rupiah apabila perbedaan inflasi mengakibatkan kenaikan tarif yang signifikan. Terakhir adalah masukan dari PT. Pupuk Indonesia yang menyatakan mendukung penerapan pembayaran tarif menggunakan rupiah.