Public Hearing Rencana Perubahan Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2013 Untuk Mengakomodasi Peraturan BI Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di NKRI

    611

    ????????????????????????????????????

    Jakarta – Badan Pengatur kembali melakukan public hearing terkait dengan rencana implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Public hearing ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya dilakukan pada tanggal 31 Maret 2016.

    Direktur Gas Bumi (BPH Migas) Umi Asngadah mengatakan Public hearing kedua ini sudah harus final supaya BPH Migas masih memiliki waktu untuk melakukan Sidang Komite.

    “Hasilnya adalah surat Kepala BPH Migas kepada Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan bahwa masih menggunakan formula lama tapi pembayaranya dengan rupiah,” katanya Umi Asngadah, Senin (23/05/2016).

    Apabila disetujui oleh Bank Indonesia, Umi melanjutkan akan mengusulkan kepada Komite BPH Migas untuk merubah Peraturan BPH Migas Nomor 8 tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa,” ujar Umi.

    Sementara itu Komite BPH Migas Fahmi Harsandono yang memimpin rapat pada kesempatan tersebut mengatakan BPH Migas mengakomodir Peraturan Bank Indonesia dan telah beberapa kali diskusi baik dengan Badan Usaha maupun internal BPH Migas.

    “Kita mengusulkan satu perubahan yang bunyinya bahwa tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang selanjutnya disebut tarif adalah biaya yang dipungut transporter dari shipper atas jasa pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk gas bumi yang diangkut transporter,” katanya.

    Sebagaimana diketahui dalam peraturan nomor 8 tahun 2013 Pasal 1 Ayat (11) bahwa tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang selanjutnya disebut tarif adalah biaya yang dipungut transporter dari shipper atas jasa pengangkutan gas bumi melalui pipa dengan satuan USD per satu MSCF gas bumi yang diangkut transporter.

    Hadir dalam public hearing tersebut diantaranya Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan, Saryono Hadiwidjoyo, Ibrahim Hasyim, perwakilan dari Bank Indonesia, Bank Mandiri, Ditjen Migas, PT PLN (Persero), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, PT TGI, PT PGN (Persero), PT Kalimantan Jawa Gas dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta.