RON 88 Direncanakan Dihapus, BPH Migas: Supply Chain Management Menjadi Sangat Penting

    1050
    REKOMENDASI PENGHAPUSAN PREMIUM
    REKOMENDASI PENGHAPUSAN PREMIUM

    Jakarta — Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan kepada Pemerintah untuk melakukan penghapusan terhadap bensin premium (RON 88). Terlebih di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara tidak ada yang memproduksi.

    Menurut Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri Proses pembentukan harga RON 88 tidak jelas, tidak dilandasi oleh dinamika pasar yang betuk-betul terjadi. Jadi kalau tidak ada yang memproduksi, proses pembentukan harganya juga tidak ada. Sehingga untuk menetapkan harga RON 88 ini dibuatlah rumus yang aneh-aneh.

    “Tidak ada pasar dan harganya, maka seolah-olah harga RON 88 itu berada di ruangan gelap. “Kalau diruangan gelap, munculah mafia-mafia ini. Munculah segala macam upaya untuk menentukan harga tidak lewat pasar,” Kata Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, Sabtu (27/12/2014) di Warung Daun, Jakarta.

    Menanggapi hal tersebut, Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan apabila rencana penghilangan bensin premium ini jadi diimplementasikan oleh pemerintah berarti terjadi perubahan besar dimana sekitar 90% volume kebutuhan BBM nasional itu akan dirubah dari bensin premium menjadi pertamax.

    “Sekarang konsumsi dari premium sekitar 90%. Sedangkan pertamax sekitar 10%. Jadi kalau ada gagasan untuk diganti dilihat besarannya. Namun, apapun ide untuk pembaharuan itu harus kita dukung. Hanya kepentingan kami apapun yang dilakukan itu pertaruhannya adalah kebutuhan masyarakat. Jadi nanti kalau memang rekomendasi ini akhirnya akan digunakan oleh pemerintah, maka kalau dilakukan cepat-cepat akan ada pertaruhanya, terlebih negara kita adalah negara kepulauan. Persoalan supply chain management itu sangat penting jadi harus diatur betul betul,” katanya.

    Ia menambahkan dirubah sekaligus itu ada resiko. Resiko yang dipertaruhkan adalah layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu mungkin harus ada tahapan tahapan yang harus dibuat sehingga diversifikasi sumber pasokan ini harus betul betul dikelola tidak diserahkan ke pasar. Pengalaman membuktikan diserahkan sepenuhnya ke pasar belum bisa, terutama di daerah-daerah remote. Siapa yang mau di daerah-daerah yang remote?

    “Momentum seperti ini harus ada policy respons dari negara.  Di Brazil tiap ada kenaikan dan turun harga minyak pasti ada policy respons-nya. Sehingga pegembangan penyediaan energi nasional itu terjadi. Ini juga begitu, saya kira momentum ini yang hendak diambil oleh tim reformasi. Kita dukung kalau memang kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik, harga murah, tepat sasaran dan semuanya,” kata Ibrahim.

    Dikatakan Faisal, sebelumnya pihaknya telah melakukan konsultasi dengan PT. Pertamina terkait kesiapan. Saat ditanya PT. Pertamina menyatakan kesiapanya dengan kilang yang ada. Selama ini ada semacam miss leading di masyarakat seolah kilang pertamina itu tidak bisa memproduksi RON 92, kecuali Balongan.

    “Kilang pertamina bisa menghasilkan pertamax off (kadar aromatik sangat tinggi) oleh karena itu diturunkan sehingga ditambah dengan MTBE (methyl tertiary butyl ether) di penampungan yang ada sekarang,” katanya.

    Selain itu, Pertamina juga memiliki saham di Transpasfic Petrochemical Indotama (TPPI). TPPI memiliki fasilitas aromatik. Tuban Petro itu memiliki fasilitas aromatik. Ada tambahan pasokan yang bisa dihasilkan dari kilang aromatik yang bisa dikonversi langsung untuk bisa menghasilkan RON 92.

    “Kalau PT. Pertamina sanggup ini sesuatu yang luar biasa. Kalau produksi dan pengadaanya sudah sanggup, pendistribusan sudah sanggup dan masyarakat dapat minyak yang lebih bagus ya, bagus-bagus saja. Tapi kalau ini belum betul betul pada tahapan implementasi harus di exercise betul,” kata Ibrahim.