Sidang Komite BPH Migas Tetapkan Kuota BBM ke 514 Kabupaten/Kota

1417

Sidang-KomiteJakarta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi 2016 ke 514 Kabupaten/Kota.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan penetapan kuota BBM per Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan bentuk pengaturan yang dilakukan BPH Migas agar ketersediaan terhadap BBM Bersubsidi dapat terdistribusi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ada 16 juta Minyak Solar dan 688.000 kiloliter Minyak Tanah yang ditetapkan dalam APBN 2016 yang harus dibagi ke 34 provinsi, 514 Kabupaten/Kota. Supaya bisa lebih teratur lagi, maka kuota tersebut dirinci lagi persektor konsumen seperti transportasi, nelayan, pertanian, usaha mikro dan pelayanan umum,” ujar Ibrahim Hasyim di Jakarta, Senin (29/02/2016).

Sementara itu, untuk BBM penugasan Premium di luar Jawa Madura dan Bali, sambung Ibrahim, meskipun bukan lagi BBM bersubsidi, namun, harus ditetapkan kuota per wilayah agar terdistribusi secara merata.

“Angka-angka itulah yang kemudian menjadi acuan bagi Badan Usaha seperti PT. Pertamina (Persro) dan PT. Aeka Kimia Raya Corporindo Tbk, yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian kepada masyarakat luas,” jelasnya.

Diakui Ibrahim, jenis BBM Bersubsidi semakin hari berkurang konsumsinya. Terbukti dari realisasi Minyak Solar 2015 hanya mencapai 83% dan Minyak Tanah mencapai 86% dari kuota  yang telah ditetapkan.

Ditambahkan Ibrahim, kuota BBM subsidi memang mengalami kenaikan sebesar 13% dibanding dengan realisasi tahun 2015. Kenaikan sebesar 13% ini adalah sebagai bentuk antisipasi terhadap pertumbuhan ekonomi selama tahun 2016. “Penurunan konsumsi Minyak Solar di tahun 2015 lebih disebabkan kelesuan ekonomi yang ditandai oleh menurunnya kegiatan angkutan barang, menurunnya kegiatan pertambangan karena kebijakan ekspor dan smelter serta dampak diversivikasi ke energi alternatif,” pungkas Ibrahim.

Menurut Ibrahim, penurunan konsumsi itu praktis terjadi disebagian besar Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan penurunan konsumsi minyak tanah lebih disebabkan oleh konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg yang sampai sekarang telah berhasil menghemat subsidi senilai lebih dari Rp 100 triliun.

“Itulah sebabnya disepanjang tahun 2015 tidak terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Praktek BBM illegal yang mengganggu distribusi pun praktis menghilang karena disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi sudah tipis sekali dan nyaris sudah tidak memberi insentive yang cukup bagi pelaku,” tutup Ibrahim.