Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

1833

palangkarayaPalangka Raya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Kamis (27/11/2015).

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan terkait penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 191 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Selain itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi juga telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Bahan bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Lembaga Penyalur.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini saya harap bisa memunculkan satu pemahaman yang sama atas peraturan – peraturan tersebut, khususnya Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Telebih Peraturan ini dibuat dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran penyediaan dan pendistribusian BBM Jenis Tententu dan Khusus Penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Martin Samodra Ritonga.

Ditambahkan Martin, masih banyaknya daerah-daerah terpencil yang belum memiliki lembaga penyalur seperti SPBU, APMS dan SPDN tentu akan sulit terciptanya accessibility BBM dengan harga yang affordable.

Terkait pelaksanaan sosialisasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng Syahril Tarigan sangat menyambut baik dan mendukung BPH Migas dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kalimantan Tengah khususnya serta bangsa Indonesia pada umumnya.

“Saya harap kegiatan ini diikuti dengan sungguh-sungguh sehingga muncul satu pemahaman yang sama atas peraturan-peraturan tersebut,” pungkas Syahril.