Sub Penyalur Terealisasi, Ketersediaan BBM Bisa Merata Sampai ke Pelosok

    1308

    WhatsApp-Image-20160518-1Bandung — Sampai saat ini masih banyak daerah-daerah pedalaman dan terpencil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur. Alhasil, untuk bisa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) mereka harus menempuh perjalanan hingga kiloan meter.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang salah satu fungsinya melakukan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur.

    “Penyaluran BBM tersebut dilakukan oleh Sub Penyalur yang merupakan perwakilan dari sekelompok Konsumen Pengguna di daerah yang belum terdapat Penyalur dengan kriteria dan wilayah tertentu sebagai solusi dalam menjamin ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng dalam sambutannya yang diwakili oleh Sumihar Panjaitan dalam acara Koordinasi dalam Rangka Membahas Pelaksanaan Pilot Project Sub Penyalur BBM, di Bandung, Rabu (18/05/2016).

    Menurut Sumihar, Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan belum tertarik untuk membangun penyalur pada wilayah tersebut karena tidak ekonomis akibat tingkat konsumsi BBM yang rendah.

    “Untuk itu diperlukan Peraturan dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendisitribusian BBM di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Sumihar.

    Kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan tindaklanjut dari koordinasi lapangan yang telah dilakukan dibeberapa Kabupaten di wilayah NKRI, khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo (Kabupaten Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara dan Pohuwato) terkait kebutuhan dibentuknya Sub Penyalur BBM.

    Ditambahkan Sumihar, beberapa Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Kabupaten Gowa di Sulawesi juga memerlukan penyaluran BBM oleh Sub Penyalur BBM.

    Nantinya ketika Sub Penyalur telah terealisasi, harga Jenis BBM Tertentu dan Khusus Penugasan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ongkos angkut yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk harga ditingkat Sub Penyalur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tediri dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ditambah dengan ongkos angkut sampai dengan titik serah Sub Penyalur. Ongkos angkut ditetapkan Pemerintah Daerah atau Penetapan Peraturan Daerah.

    Mengenai penetapan alokasi Jenis BBM Tertentu dan Khusus Penugasan untuk Sub Penyalur ditetapkan oleh Pemda berdasarkan pada jumlah kebutuhan riil konsumen pengguna di wilayah tersebut.

    “Alokasi Jenis BBM tertentu dan Khusus Penugasan untuk Sub Penyalur yang ditetapkan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kuota Kabupaten/Kota yang ditetapkan Badan Pengatur,” pungkasnya.

    Salah satu Nawa Cita adalah membangun daerah dari daerah terpencil. BPH Migas terus berupaya meningkatkan jaminan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM sampai ke Pelosok NKRI melalui Penyalur dan Sub Penyalur BBM. Pemerintah Daerah adalah mitra BPH Migas dalam mewujudkan atau merealisasikan Nawa Cita yang terkait dengan Bahan Bakar Minyak.

    Kepala BPH Migas menambahkan, distribusi BBM akan berjalan baik apabila Wilayah Distribusi Niaga (WDN) di atur dengan baik. Menurutnya, seharusnya NKRI di bagi dalam 21 Wilayah Distribusi Niaga. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan daerah remote dan Pertamina pun harus menyiapkan Standard Operation Prosedure  (SOP) Sub Penyalur dari sisi kualitas BBM dan seterusnya.

    “Hal ini juga untuk menjamin investors terhadap bisnis Hilir Migas dan potensi daerah akan semakin terbuka, sehingga iklim berusaha berjalan dengan baik,” jelas Andy Noorsaman Sommeng.