bphmigas.go.id

BOGOR. Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saryono Hadiwidjoyo, melakukan kunjungan kerja ke wilayah Bogor, Jawa Barat. kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menghadiri rapat koordinasi pengendalian bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sesuai dengan Permen ESDM nomor 1 tahun 2013.

Dijelaskan Saryono, Pemerintah Daerah Bogor mengharapkan Pemerintah Pusat dapat memberikan penjelasan tentang penegasan pemisahan plat merah yang mendapat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti mobil jenazah dan ambulan dengan mobil BUMN yang ber plat hitam yang di haruskan menggunakan BBM non subsidi.

JAKARTA. Ketersediaan pasokan BBM bersubsidi khususnya jenis solar untuk nelayan di Pelabuhan Perikanan Aertembaga Bitung perlu mendapat perhatian khusus. Jangan sampai karena kelangkaan BBM nelayan tidak bisa melaut. Hal ini terungkap dialog Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fahmi Harsandoro bersama Wakil Ketua BPK Ali Maskur Musya dan Pertamina Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo), Jum’at (12/4).

Keluhan ini diungkapkan oleh Harianto, nelayan di Pelabuhan Perikanan Aertembaga, BBM langka di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pelabuhan Perikanan Bitung. “Permasalahan solar subsidi yang kami alami, saat kembali dari melaut dan mengantri di SPBN. Untuk mengambil solar sudah lama mengantri solarnya justru tidak ada” kata Heriyanto.

JAKARTA. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fahmi Harsandoro bersamaWakil Ketua BPK Ali Maskur Musya serta didampingi Kasubdit BBM, Henri Ahmad dan Kasubag Humas BPH Migas Dedy Wijaya, melakukan kunjungan kerja ke Depo Pertamina Bitung, Sulawesi Utara,(12/4).

Kunjungan kerja tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana sistem pendistribusian BBM bersubsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina, karena realisasi penyaluran BBM bersubsidi sampai dengan kuartal I sudah over quota mencapai 0,77 %. “Sampai sekarang kita sudah over quota 0,77%,” jelas Fahmi.

JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, mengatakan ada 3 (tiga) opsi terkait pengendalian Bahan Bakar Minyak yang akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Jero belum dapat menyebutkan apa saja ketiga opsi tersebut.

“Opsi apapun yang diambil selalu ada plus dan minus. Tidak ada opsi yang semuanya plus. Jadi tidak ada opsi yang semuanya plus. Tiap opsi yang diambil pasti ada minusnya. Ini harus dimengerti oleh masyarakat," kata Jero usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jum’at (12/03/2013).