Terlampir Pengumuman Penetapan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Dokumen Penawaran (Sampul I) Seleksi Umum di Lingkungan Direktorat Gas Bumi BPH Migas TA 2012 untuk pekerjaan :

1.   Kajian Pembentukan Kota Gas di Wilayah Bulungan, Kutai Timur, Ungaran dan Gresik (Paket I);
2.   Kajian Pembentukan Kota Gas di Wilayah Duri, Dumai, Langkat dan Lubuk Linggau (Paket II);
3.   Kajian Penerapan Multi Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Tertentu (Paket III).

Bagi peserta calon penyedia jasa yang dinyatakan Lulus administrasi dan teknis (Sampul I), diundang dalam Pembukaan Dokumen Penawaran Biaya (Sampul II) pada:

Sehubungan dengan telah dilakukannya Rapat Pemberian Penjelasan dengan Peserta Seleksi Umum pengadaan jasa konsultansi pada Direktorat Gas Bumi BPH Migas TA 2012 untuk pekerjaan :

1.   Kajian Pembentukan Kota Gas di Wilayah Bulungan, Kutai Timur, Ungaran dan Gresik (Paket I);
2.   Kajian Pembentukan Kota Gas di Wilayah Duri, Dumai, Langkat dan Lubuk Linggau (Paket II);
3.   Kajian Penerapan Multi Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Tertentu (Paket III).

Berikut kami lampirkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Seleksi Umum pengadaan jasa Konsultansi pada Direktorat Gas Bumi BPH Migas TA 2012.

JAKARTA. Dirjen Migas, Evita H. Legowo, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, Kepala BP Migas, R. Priyono, bersama dengan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Gas Bumi untuk Sektor Transportasi tahun 2012. Penandatanganan tersebut disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik.

Penandatanganan yang dilakukan di Lobi Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin (23/04/2012) ini merupakan salah satu bukti keseriusan Pemerintah untuk memberikan pilihan bahan bakar transportasi dan mengurangi BBM yang harganya mahal dan tidak ramah lingkungan.

Sebagaimana diketahui bahwa ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energi yang mengamanatkan perlunya diversifikasi untuk pengurangan penggunaan minyak bumi dan hal ini sejalan dengan Perpres nomor 5 tahun 2006 bahwa target bauran energi penggunaan minyak bumi dari 51 Persen menjadi 20 Persen pada tahun 2025.