SOSIALISASI PERATURAN MENTERI ESDM NO.01 TAHUN 2013

22
Jan 2013
  • PDF
22
Jan 2013

JAKARTA. Bertempat di lobby kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Selasa (22/01/2012) Wakil Menteri Energi ESDM Susilo Siswoutomo membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No.01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi.

Penghematan BBM Bersubsidi tahun 2013 tersebut diberlakukan untuk kendaraan dinas Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Penghematan BBM Bersubsidi juga berlaku untuk kendaraan barang roda lebih dari empat di sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan kapal barang non perintis serta kapal non pelayaran rakyat.

Menurut Susilo, bila penghematan ini terhadap BBM Bersubsidi ini berhasil 100 % ditargetkan dapat menghemat BBM bersubsidi sebesar 1,3 juta KL dari pagu APBN sebesar 46,01 juta KL. “Kalau penghematan ini berhasil 100%, maka penghematannya sekitar 1,3 juta KL,” Kata Susilo.

Ditambahkan Susilo, pengendalian BBM bersubsidi ini melanjutkan kebijakan tahun 2012. Berdasarkan Permen ESDM No 12 tahun 2012, penghematan BBM Bersubsidi yang berhasil dicapai sebesar 350.000 KL dari target sebesar 1,5 juta KL. “Kenyataannya seperti itu. Tidak semuanya melaksanakan Permen tersebut,” jelasnya.

Sektor yang terkena pengendalian BBM Bersubsidi untuk Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD bagi kendaraan yang menggunakan Bensin RON 88 untuk wilayah Jawa dan Bali. Sementara untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai 1 Februari 2013 dan untuk wilayah Sulawesi mulai 1 Juli 2013. “Pembatasan penggunaan Minyak Solar untuk Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD untuk wilayah Jabodetabek mulai 1 Februari 2013 dan untuk wilayah Jawa dan Bali mulai 1 Maret 2013,” tandas Susilo.

Sementara mobil barang dengan jumlah roda lebih dari empat untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan serta pengangkutan hasil hutan dilarang menggunakan solar terhitung mulai 1 Maret 2013. Sedangkan transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung mulai 1 Februari 2013 dilarang menggunakan Minyak Solar Subsidi.

Namun demikian, masih ada pengecualian untuk kendaraan dinas berupa ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah. Selanjutnya, mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil kegiatan yaitu usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 hektar, pertambangan rakyat dan komoditas masih diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi.

Selamat Datang di Website BPH MIGAS. BPH Migas mengucapkan Selamat Atas dilantiknya Menteri ESDM Bapak Sudirman Said