PENYERAHAN SURAT PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN 2012

    582

    logo-2Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005, BPH Migas telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menilai Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak berkenaan dengan rencana penugasan dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di dalam negeri tahun 2012.

    Proses itu telah dimulai sejak bulan Juni dengan mengundang para Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak untuk mengikuti seleksi yang dilakukan oleh BPH Migas. BPH Migas sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0044 Tahun 2005 telah membentuk Tim Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) 2012 yang anggotanya berasal dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas sendiri, yang bertugas melakukan seleksi terhadap Badan Usaha yang akan ditunjuk untuk mendapat penugasan.

    BPH Migas mengundang 39 Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah, untuk mengikuti penjelasan umum mengenai seleksi penunjukan Badan Usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Dari 39 Badan Usaha  tersebut terdapat 19 Badan Usaha yang hadir mengikuti Penjelasan Umum yang disampaikan oleh BPH Migas. Badan Usaha yang mengambil dokumen penugasan berjumlah 11 Badan Usaha. Dari 11 Badan Usaha tersebut, hanya 4 Badan Usaha yang menyampaikan penawaran dan mempresentasikan kemampuan mereka untuk ditunjuk sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan dalam menyediakan dan mendistribusikan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di dalam negeri.

    Adapun keempat Badan Usaha tersebut adalah  PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, PT PETRONAS Niaga Indonesia, dan PT Surya Parna Niaga. Keempat Badan Usaha ini juga telah melalui tahap evaluasi dokumen penugasan.

    Komite BPH Migas memperhatikan Laporan Ketua Tim Pelaksana P3JBT BBM 2011 melakukan evaluasi yang mendalam serta melakukan verifikasi/kunjungan lapangan pada tanggal 14 hingga 20 Desember 2011, untuk mengecek kelengkapan dan kesiapan  fasilitas yang akan digunakan oleh Badan Usaha yang bersangkutan.

    Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, melalui Sidang Komite BPH Migas memutuskan untuk menetapkan kembali PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha yang mendapat penugasan umtuk menyediakan dan mendistribusikan BBM di dalam negeri, dan disamping itu Sidang Komite BPH Migas juga menetapkan tiga Badan Usaha pendamping, yaitu PT AKR Corporindo Tbk., PT Petronas Niaga Indonesia, dan PT Surya Parna Niaga untuk ikut melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Bensin Premium, Minyak Tanah, dan Minyak Solar) sebagai pendamping PT Pertamina (Persero).

    Lokasi penugasan 3 (tiga) pendamping tersebut berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi daerah-daerah atau titik yang selama ini belum terdapat pelayanan pendistribusian BBM Bersubsidi, sementara masyarakat sangat membutuhkannya.

    Sebagai instansi yang memberi penugasan kepada Badan Usaha Niaga Umum untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu, maka BPH Migas sesuai amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 46 ayat (1) akan meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) dalam rangka penegakan hukum, BPH Migas bekerjasama dengan instansi terkait akan menindak oknum yang tidak bertanggung jawab dengan perbuatan  penyelewengan dan/atau menyelundupkan BBM Bersubsidi keluar negeri.

    Pada penugasan tahun 2012, BPH Migas mewajibkan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dengan mengutamakan pemanfaatan produk kilang dalam negeri, milik PT Pertamina (Persero), PT Trans Pacific Petrochemical Indotama dan Pusdiklat Migas Cepu sesuai dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2005, disamping itu sesuai dengan Perpres No. 45 tahun 2009, pendistribusian Jenis BBM Tertentu akan dilakukan  dengan sistem tertutup yang pelaksanaanya dilakukan secara bertahap. Demikian pula pendistribusian Jenis BBM Tertentu memperhatikan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati sesuai amanat Perpres Nomor 45 Tahun 2009.

    Jakarta, Desember 2011

    BPH Migas