BPH Migas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten di Wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat untuk Percepatan Program BBM 1 Harga.

0
169

Jakarta, Rabu 22 April 2020.

Sebagai langkah antisipasi untuk pencapaian target pelaksanaan Program BBM 1 Harga Tahun 2020 yang berjumlah 83 lokasi, BPH Migas tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang daerahnya terdapat lokasi BBM 1 Harga sesuai dengan SK Dirjen Migas Nomor : 0008.K/15/DJM.O/2020. Koordinasi juga dilakukan Bersama dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan dengan PT Pertamina (Persero).

Dasar Hukum pelaksanaan BBM 1 Harga adalah Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014, Permen ESDM No 36 Tahun 2016, SK Dirjen Migas 0008.K/15/DJM.O/2020 dan SK Kepala BPH Migas Nomor 01/P3JBT-P3JBKP.

Rapat dipimpin oleh Kasubdit Pengaturan BPH Migas I Gede Ketut Aryawan, yang dilanjutkan dengan laporan masing masing Bupati perihal progress persiapan perijinan lokasi, calon Mitra BBM 1 Harga, dan pembangunan Penyalur BBM 1 Harga.

Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program BBM 1 Harga diikuti oleh Bupati Gorontalo Utara, Bupati Asmat, Bupati Tambrauw, , Wakil Bupati Boven Digul, Jimmy Wijaya (Head BBM 1 Harga PT Pertamina), Heru Riyanto ( Ditjen Migas), Ronny ( Dinas ESDM Propinsi Papua), Aribawa (Pertamina MOR VIII), Praseyto Donni (SBM Rayon 1 Jayapura).

Bupati Kerom, Bupati Puncak Jaya, Bupati Paniai, Bupati Yalimo, Bupati Yahukimo dan Bupati Maybrat berhalangan hadir atau tidak mengirim perwakilan.

Sampai saat ini masih terdapat beberapa Kabupaten yang belum mempunyai calon Mitra untuk membangun BBM 1 Harga, dan mengharapkan Pemerintah Kabupaten bisa mencarikan Calon Mitra atau PT. Pertamina bisa mengusulkan Calon Mitra kepada Pemerintah Kabupaten.

Bupati Asmat meminta agar beberapa SPBU Sub Penyalur bisa ditingkatkan statusnya menjadi Penyalur, mengingat Kabupaten Asmat yang sebagian besar berada penduduknya tinggal di pinggir sungai, sehingga transportasi sungai menjadi transportasi utama bagi masyarakat untuk beraktifitas ekonomi.

Adapun Bupati Tambrauw meminta untuk menambah jumlah SPBU dan penambahan kuota BBM Jenis  Solar yang sangat di butuhkan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Tambrauw belum bisa menikmati listrik, sehingga untuk kebutuhan sehari hari masyarakat Tambrauw menggunakan Generator Genset , sehingga kebutuhan solar semakin meningkat.

Sesuai laporan Bupati Gorontalo Utara, bahwa  lokasi pembangunan Penyalur BBM 1 Harga berada di Kecamatan Anggrek , dan sudah ada calon Mitra  yang saat ini sedang berproses di Pertamina.  Disampaikan pula bahwa kebutuhan solar dan premium di Kabupaten Gorontalo Utara masih mencukupi kebutuhan. Akan tetapi memohon kepada BPH Migas untuk menambah kuota tahun 2021, mengingat saat ini sedang di bangun Pelabuhan Anggrek, pembangunan markas Lanal Gorontalo Utara yang pasti kedepan membutuhkan BBM lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Direktorat Jenderal Migas menyampaikan bahwa apabila Pemerintah Kabupaten akan mengusulkan perubahan lokasi BBM 1 Harga agar terlebih dahulu memastikan kesiapan lokasi yang clear and clean baik RT/RW maupun perijinan serta infrastruktur pendukung. Demikian juga dengan kesiapan calon mitra yang akan membangun Penyalur BBM 1 Harga.

Program BBM 1 Harga merupakan program pemerintah untuk menyamakan harga jual BBM diwilayah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dengan harga yang ada di SPBU yaitu premium sebesar Rp6.450,-/liter dan solar Rp5.150,-/liter. Program BBM 1 harga yang dimulai sejak 2017, hingga tahun 2019 telah terealisasi sebanyak 170 titik penyalur dengan penugasan kepada PT. Pertamina (Persero) sebanyak 160 titik penyalur dan PT. AKR Corporindo Tbk. sebanyak 10 titik penyalur.

Program BBM 1 Harga yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya keadilan dibidang energi akan dilanjutkan sebanyak 330 titik penyalur lagi hingga tahun 2024 sehingga akan ada 500 titik penyalur BBM 1 harga hingga tahun 2024 dan target tahun 2020 sebanyak 83 titik penyalur.