Terima Kunjungan Gubernur Gorontalo, Komite BPH Migas Bahas Bersama Tentang Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Gorontalo

0
4

Jakarta – Hari ini (10/1) bertempat di Gedung BPH Migas, Komite BPH Migas, Henry Ahmad dan M Ibnu Fajar menerima kunjungan Gubernur Gorontalo, Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dalam rangka audiensi terkait permasalahan serta kondisi lapangan penyediaan dan penyaluran BBM di wilayah Provinsi Gorontalo.

Gubernur Gorontalo menyampaikan permasalahan dan kondisi lapangan dalam rangka penyediaan dan penyaluran BBM di Provinsi Gorontalo, antara lain :
1. Masih terjadinya antrian masyarakat di SPBU dalam mengisi JBKP Premium.

2. Masih merebaknya pelangsir / Pertamini di Wilayah Provinsi Gorontalo dengan salah satu metode pembeliannya menggunakan Modifikasi tengki agar dapat menampung lebih banyak BBM untuk dijual kembali.

3. Isu publik yang berkembang di Provinsi Gorontalo yang menyebutkan BBM Jenis Premium memiliki kualitas yang lebih baik daripada Jenis BBM Pertalite sehingga Premium masih dijadikan komoditas utama BBM bagi masyarakat

Komite BPH Migas, Henry Ahmad memberikan pernyataan dan jawaban terkait pertanyaan Gubernur Provinsi Gorontalo “tekait antrian yang terjadi di Gorontalo memang hal ini juga merupakan permasalahan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, namun salah satu solusi yang bisa laksanakan adalah harus adanya kebijakan perangkat daerah yang membatasi penyaluran JBKP dengan pengawasannya yang kuat”

“Kami menyambut baik usulan Hiswana Migas Gorontalo yang mewacanakan untuk tidak menyalurkan Premium di wilayah Gorontalo, namun karena komoditas JBKP ini harus disalurkan sesuai dengan penugasan, maka dari itu kita perlukan komitmen yang kuat untuk mengawasi penyaluran JBKP ini agar tepat volume dan tepat sasaran. Dan jika kedepannya Provinsi Gorontalo dapat membuat sistem untuk tidak menyalurkan JBKP sama sekali, maka sistem ini akan kita jadikan pilot project untuk kami bawa ke seluruh wilayah Indonesia” tambah Henry.

Selanjutnya, Komite BPH Migas, M Ibnu Fajar menambahkan “kami juga mendukung Gubernur Gorontalo untuk menyusun Surat Edaran yang mengatur pembatasan penyaluran JBKP di Gorontalo, namun bagi konsumen seperti Angkutan Umum tetap harus diperhatikan”

“Selanjutnya kami (BPH Migas) akan terus mendukung kebijakan Gubernur Gorontalo dengan salah satunya akan mengerahkan tim PPNS untuk dapat menyidik permasalahan yang ada dan dengan memberikan sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat bahwa Jenis BBM Pertalite secara kualitas lebih baik daripada Premium untuk digunakan oleh masyarakat. Hal ini dengan harapan agar masyarakat tahu dan paham serta akan berangsur angsur dalam mengganti konsumsi BBM nya ke JBU” tambah Ibnu Fajar.

Turut hadir juga dalam pertemuan tersebut Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon S beserta jajarannya. Untuk selanjutnya, sebagai tindak lanjut akan dibuat pertemuan khusus dengan seluruh stakeholder terkait termasuk BPH Migas untuk membahas penyediaan dan pendistribusian JBKP jenis Premium penugasan di Gorontalo dan alternatif penggantian premium dengan Jenis BBM Umum seperti Pertalite atau Pertamax.