Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) memperkuat sinergi dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi serta kompensasi. Penguatan ini dilakukan melalui digitalisasi data di tingkat penyalur.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menegaskan pentingnya penguatan fungsi preventif di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai garda terdepan penyaluran BBM. Pemanfaatan sistem digital menjadi langkah strategis untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi negara.
“Hiswana Migas sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam penyaluran BBM, perlu memperkuat implementasi di lapangan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume. Penguatan ini tak lepas dari pelaksanaan kebijakan Pemerintah seperti asersi nozzle yaitu memastikan data volume BBM yang keluar dari nozzle langsung tercatat dalam sistem digital yang wajib dipenuhi oleh seluruh penyalur atau SPBU,” katanya dalam Forum Group Discussion Hiswana Migas di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Selain asersi nozzle, digitalisasi penyaluran BBM subsidi juga dilakukan melalui penggunaan QR Code serta penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi XStar. Melalui sistem tersebut, BPH Migas dapat memantau ketersediaan dan transaksi BBM di SPBU secara real time, sekaligus memperkuat pengawasan penyaluran subsidi dan kompensasi negara.
Wahyudi menekankan pentingnya peran operator SPBU dalam mendukung kebijakan tersebut. Verifikasi QR Code harus dilakukan secara disiplin, disertai pemenuhan infrastruktur pengawasan seperti pemasangan Closed-Circuit Television (CCTV) di titik-titik strategis SPBU.
“Penyaluran BBM subsidi dilaksanakan oleh tim di SPBU, mulai dari operator, pengawas, hingga manajer. Mitigasi preventif ini agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan menunjang kegiatan ekonomi,” paparnya.
Wahyudi juga mengingatkan masih adanya sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi, mulai dari pembelian yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, ketidaksesuaian QR Code dengan nomor polisi kendaraan, hingga pembelian tanpa Surat Rekomendasi.
“Jangan sampai nanti hak masyarakat yang seharusnya dilayani dengan BBM subsidi dan kompensasi negara terkalahkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha membeli BBM subsidi yang tidak untuk dikonsumsi sendiri atau diperjualbelikan kembali,” tegasnya.
Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyampaikan, tahun 2026 menjadi momentum penting pelaksanaan asersi nozzle sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekuarangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Ecer BBM dan Tarif Tenaga Listrik.
Penerapan asersi nozzle perlu dilakukan secara bertahap dan dibahas bersama lintas pemangku kepentingan agar dapat diterima oleh auditor, termasuk Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Supaya kita bisa lebih baik lagi dalam hal menyalurkan dan juga hal-hal yang tidak tepat itu bisa diminimalkan,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hiswana Migas Rachmad Muhamadiyah. Ia berharap penerapan asersi nozzle disertai masa transisi dan edukasi yang memadai, mengingat kebijakan tersebut akan mengubah pola operasional SPBU dan kebiasaan konsumen yang telah berjalan selama ini. “Kondisi di lapangan itu beragam, baik itu untuk kondisi SPBU, ada yang tua, ada yang baru, ada yang kecil, ada yang besar, posisinya juga ada yang di pinggir jalan, ada yang di dalam, ada yang di jalan tol. Kami mohon agar dilakukan diskusi dulu,” ujarnya.
Hadir dalam forum tersebut Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Harya Adityawarman, dan Hasbi Anshory, serta hadir juga Direktur BBM BPH Migas Soerjaningsih.
