Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan pemantauan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi di wilayah Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (16/10/2026). Hasil pemantauan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menunjukkan kondisi penyaluran kembali normal tanpa antrean panjang setelah sebelumnya terjadi keterlambatan pasokan akibat alih suplai.
Anggota Komite BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, kondisi SPBU di Mojokerto saat peninjauan relatif terkendali. Antrean kendaraan yang terlihat masih dalam batas wajar dan berada di dalam area SPBU.
“Kami ingin memastikan terkait dengan penyaluran BBM di Mojokerto dan alhamdulillah tadi kami tidak menjumpai antrean yang panjang. Jadi, kalaupun ada antrean, hanya beberapa mobil di dalam SPBU masih dalam jumlah yang wajar,” ungkapnya.
Erika menjelaskan, antrean yang sempat terjadi sebelumnya dipicu keterlambatan pasokan di Terminal BBM Surabaya pada awal Oktober. Kondisi tersebut menyebabkan pengalihan pasokan dari Terminal BBM Boyolali yang membutuhkan waktu pengiriman lebih lama.
“Alih suplai ini memerlukan waktu tempuh lebih lama yaitu 9 jam dari Boyolali ke Mojokerto, sehingga pada saat itu ada keterlambatan pasokan BBM di beberapa SPBU sehingga menimbulkan antrean. Tetapi, tadi kami sudah cek lapangan, pada hari ini keadaannya sudah normal kembali. Jadi, suplai sudah dilakukan kembali dari Terminal BBM Surabaya yang waktu tempuhnya lebih cepat,” jelasnya.
Selain memantau distribusi, Erika menyosialisasikan penggunaan Surat Rekomendasi bagi konsumen yang berhak memperoleh BBM subsidi serta meminta operator SPBU mengaktifkan sistem pengawasan selama 24 jam dengan kapasitas penyimpanan data minimal 30 hari. Langkah ini dilakukan untuk mendukung transparansi dan memudahkan audit penyaluran BBM bersubsidi.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengutarakan, peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM sekaligus mencari solusi atas kendala yang dihadapi masyarakat dan pengusaha transportasi setempat.
“Alhamdulillah dari peninjauan langsung tadi, kita sudah menemukan solusinya bahwasanya kelangkaan sebelumnya terjadi karena keterlambatan pengiriman pasokan, Tapi sudah teratasi saat ini,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga berdialog dengan paguyuban sopir di Mojokerto. Para sopir menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk pemblokiran sistem barcode MyPertamina pada kendaraan operasional mereka yang menghambat akses terhadap BBM subsidi.
Menanggapi keluhan itu, Pertamina Patra Niaga akan menyediakan helpdesk khusus untuk melayani pendaftaran ulang dan pembukaan pemblokiran barcode. Fasilitas ini diharapkan memudahkan para sopir menyelesaikan kendala administrasi sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan sesuai ketentuan.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Hilir Migas Abdul Halim serta Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Area Surabaya Jalu Tarwoco.
