Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan integrasi data XSTAR dan KUSUKA untuk mempermudah nelayan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi. Upaya yang difasilitasi dan dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini akan memperkuat basis data pendistribusian BBM bagi masyarakat pesisir.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menegaskan digitalisasi menjadi kunci dalam mendukung nelayan mengakses BBM subsidi secara lebih cepat dan akurat.
“Digitalisasi adalah salah satu langkah menuju kepada pengembangan sistem untuk mempermudah konsumen pengguna, dalam hal ini nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi melalui surat rekomendasi,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Infrastruktur Integrasi Data BBM Nelayan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/9/2025).
Halim menjelaskan, integrasi data BPH Migas dan KKP akan menjamin validitas data yang diterima Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Surat Rekomendasi. Dengan begitu, distribusi BBM subsidi dan kompensasi dapat lebih tepat sasaran.
“Gunanya integrasi data dan pengembangan sistem ini adalah memastikan BBM subsidi dan kompensasi yang dikonsumsi oleh nelayan, benar-benar dipakai untuk melaut. Jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.
Data nelayan yang tercatat pada KUSUKA akan diolah dalam aplikasi XSTAR BPH Migas sebagai salah satu persyaratan pengajuan Surat Rekomendasi di daerah. Hal ini memperkuat proses verifikasi sebelum QR Code XSTAR bisa digunakan nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
“Ini tidak hanya sekadar pertukaran data atau penyimpanan data, tetapi verifikasi data. Data yang masuk ke sistem adalah data yang valid. Sehingga, dapat dipergunakan untuk menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi kepada nelayan yang berhak,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dandy Satria Iswara mendukung integrasi sistem XSTAR dan KUSUKA. Ia menekankan pentingnya menjaga akurasi penyaluran BBM bagi kapal kecil di bawah 30 gross tonnage (GT).
“Kita ingin memastikan BBM subsidi dan kompensasi ini tepat sasaran bagi nelayan, khususnya bagi kapal-kapal dengan kapasitas di bawah 30 gross tonnage,” tuturnya.
Dandy menambahkan, dukungan perangkat data yang mumpuni mutlak diperlukan, termasuk sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyediaan infrastruktur nasional.
“Distribusi BBM ini membutuhkan sistem yang andal, karena Pusat Data Nasional (PDN) yang ada ini dialokasikan untuk mendukung sistem kinerja data pada aplikasi agar berjalan dengan lancar,” imbuhnya.
Program integrasi XSTAR dan KUSUKA rencananya akan diluncurkan di Cirebon, Jawa Barat, karena tingkat penggunaan aplikasi XSTAR di wilayah Cirebon yang sudah mencapai 100%. Selanjutnya, integrasi akan diperluas ke daerah lain di Indonesia. Rapat koordinasi ini juga dihadiri perwakilan
Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha terkait.
