Kayoa Barat- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) didampingi Staff ahli anggota komisi VII DPR RI melakukan pengawasan selama Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 terkait penyediaan serta pendistribusian kondisi penyalur di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
BPH Migas mengklaim tak ada kendala penyaluran bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga, khususnya di daerah 3T. Jelang Tahun Baru 2018, BPH Migas memastikan stok bahan bakar relatif aman.
Salah satunya, di stasiun pengisian bahan bakar di desa Bosua, Kec Kayoa Barat, Maluku Utara. Rabu (27/12) tim BPH Migas meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Kecamatan Kayoa Barat, Halmahera Selatan.
“Monitoring ini dilakukan untuk memastikan BBM bersubsidi jenis premium dan solar sudah mencukupi, khususnya untuk melayani kebutuhan para nelayan jelang Tahun Baru 2018,” terang Joko Budiwiyono, anggota Tim BPH Migas, saat berkunjung ke lokasi.
Terkait BBM satu harga, untuk jenis solar bersubsidi di SPBU dikenakan Rp. 5.150 dan premium Rp. 6.450 per liter. Artinya, tarif yang berlaku tersebut sama dengan daerah-daerah lainnya.
Dalam kunjungan itu, tim BPH Migas juga didampingi Staf ahli anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, Bapak Mahyudin (Fraksi Golkar). “Ini bentuk pengawasan yang baik agar penyaluran BBM di berbagai daerah benar-benar dinikmati masyarakat. Artinya, mereka bisa mendapatkan pasokan BBM. Ini hal yang baik,” pesan bapak Mahyudin yang diterima melalui stafnya.
Selain Kayoa Barat, tim BPH Migas juga melakukan monitoring BBM, pasca-Natal secara serentak di belasan daerah lainnya. Wilayah lainnya adalah Seramb Bagian Barat (Maluku), Labuhan Badas (NTB), Malonguane, ( Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara), Wangi-wangi (Wakatobi, Sulawesi Tenggara) Tanjung Palas (Bulungan, Kalimantan Utara), Puring Kencana (Kapuas Hulu, Kalimantan Barat), Sajingan Besar (Sambas, Kalimantan Barat), Karimun Jawa (Jepara, Jawa Tengah), Ra’as (Sumenep, Jawa Timur), Nusa Penida (Klungkung, Bali), Moswaren (Sorong Selatan, Papua Barat).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan program BBM Satu Harga di kawasan timur Indonesia dan daerah 3T. Program ini bertujuan agar tidak ada lagi disparitas tinggi untuk harga BBM, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmatinya dengan tarif yang sama.
Sumber : Indostreetnews
