JAKARTA. Anggota Komite badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Dr. Ibrahim Hasyim, SE.MM, didampingi Jajaran dari Direktorat BBM dan Sekretariat BPH Migas melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Selasa (28/03/2012).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka mendampingi Komite II DPD RI untuk mendapatkan masukan terkait dengan pembahasan rancangan perubahan UU Migas nomor 22 tahun 2001 tentang Migas RUU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, RUU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan RUU yang terkait dengan BUMD.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melakukan rapat di kantor Gubernur Karel Albert Ralahalu selaku Gubernur Maluku dan dihadiri oleh Walikota dan Pejabat Eselon I se-Propinsi Maluku.
Dari diskusi yang dilakukan pada pertemuan itu, Pemda Maluku menyampaikan, bahwa dalam rangka antisipasi pelaksanaan kenaikan harga BBM 1 April 2012 telah menimbulkan banyak spekulan yang melakukan penimbunan BBM. Untuk itu Pemda telah membentuk Satgas untuk pengawasan yang melibatkan unsur-unsur terkait dan melakukan sosialiasi terutama kepada kalangan mahasiswa di Univertas Pattimura.
Selain itu, Pemda Maluku mengusulkan diadakan sosialisasi terutama terhadap pelaksanaan Perpres No.15 Tahun 2012 dan kebutuhan untuk adanya kerja sama antara Pemeritah Daerah Maluku dengan BPH Migas dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).
Selain ke kantor Gubernur, rombongan juga mengunjungi kantor Pertamina Wayame, yang diterima langsung oleh GM Papua Maluku, Wahyu Setyadi. dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh PT Karlez Petroleum (Seram), PT Citic serta KNPI dilakukan pemaparan mengenai bagaimana Pertamina melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM Subsidi sebagaimana yang ditugaskan BPH Migas.
