Jakarta – BPH Migas melalui Direktorat BBM menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Gorontalo terkait koordinasi implementasi BBM 1 Harga khususnya bagi daerah di Provinsi Gorontalo.
Dalam rangka melaksanakan tugas BPH Migas sebagai pengatur ketersediaan dan distribusi BBM diseluruh wilayah NKRI, BPH Migas yang diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Pengaturan BBM, Kepala Seksi Pengaturan Pendistribusian BBM menyampaikan informasi terkait BBM 1 Harga sebagai pelaksanaan kebijakan Presiden RI dengan menyampaikan terkait Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga JBT dan JBKP Secara Nasional dan Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur
“Tugas BPH Migas dalam hal ini ada 2, pertama adalah memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian pada Lokasi Tertentu dengan bentuk pembangunan penyalur baru serta BPH Migas juga diberikan tugas untuk menyiapkan sub penyalur di daerah yang lebih dalam dan lebih jauh yang tidak terjangkau oleh PERMEN ESDM Nomor 36 Tahun 2016 melalui SK Dirjen Migas tentang Lokasi Tertentu. Artinya disini BPH Migas tidak ingin melupakan Saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang termasuk 3T agar dapat merasakan harga BBM yang relatif sama dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan” menurut Luluk Priambudi, Kepala Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak.
Selain itu, penentuan jumlah sub penyalur yang dapat dibangun di suatu daerah tergantung kepada Pemerintah Daerahnya masing-masing, karena Pemerintah Daerah di asumsikan sebagai perwakilan Negara yang paling mengetahui kebutuhan di daerahnya masing-masing.
DPRD Provinsi Gorontalo beserta Dinas Pertambangan dan Energi memberikan respon positif dan memberikan pernyataan untuk membantu dan mendukung segala kegiatan yang menyangkut melancarkan BBM 1 Harga di daerah Provinsi Gorontalo.
