JAKARTA. Dirjen Migas, Evita H. Legowo, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, Kepala BP Migas, R. Priyono, bersama dengan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Gas Bumi untuk Sektor Transportasi tahun 2012. Penandatanganan tersebut disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik.
Penandatanganan yang dilakukan di Lobi Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin (23/04/2012) ini merupakan salah satu bukti keseriusan Pemerintah untuk memberikan pilihan bahan bakar transportasi dan mengurangi BBM yang harganya mahal dan tidak ramah lingkungan.
Sebagaimana diketahui bahwa ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energi yang mengamanatkan perlunya diversifikasi untuk pengurangan penggunaan minyak bumi dan hal ini sejalan dengan Perpres nomor 5 tahun 2006 bahwa target bauran energi penggunaan minyak bumi dari 51 Persen menjadi 20 Persen pada tahun 2025.
Sampai saat ini, pemanfaatan gas bumi untuk sektor transportasi belum maksimal terutama karena kurangnya pasokan gas, terkendala infrastruktur serta dirasa masih mahalnya converter kit oleh para pengemudi angkutan umum. Untuk itu melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011, Kementerian ESDM cq Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan pembangunan infrastruktur pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Kota Palembang sebanyak 4 unit, dan pada tahun 2012 akan ditandatanganinya nota kesepahaman pasokan gas antara Pemerintah dengan Produsen gas, dan penyiapan infrastruktur dengan anggaran APBN.
Alokasi gas bumi sebesar 35,5 MMSCFD dialokasikan pada daerah :
- Jabodetabek, dimana gas dipasok dari PT Pertamina EP, Medco E&P Indonesia, PT PHE ONWJ, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan JOBP Talisman Jambi-Merang, dengan total volume gas 23,1 MMSCFD.
- Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, dipasok dari PHE West Madura Offshore dan Santos dengan total volume gas sebesar 10,2 MMSCFD; dan
- Palembang, dipasok oleh SP2J dan Pertamina EP dengan total volume gas sebesar 2,2 MMSCFD.
Pada tahun 2012, Pemerintah akan membangun infrastruktur gas bumi SPBG di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dimana SPBG akan dibangun di DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. SPBG LGV akan dibangun terutama di daerah-daerah yang tidak tersedia alokasi gas bumi dan infrastruktur pipa gas seperti Bandung, Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada tahun 2012, Pemerintah juga akan membagikan 25.500 unit converter kit kepada kendaraan dinas dan angkutan umum. Program ini diharapkan dapat menghemat 0,3 juta KL BBM atau subsidi BBM sekitar Rp 1,5 Triliun. Program diversifikasi dari BBM ke gas pada sektor transportasi merupakan salah satu program prioritas nasional yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan Pemerintah.
Keuntungan bagi masyarakat adalah memperoleh bahan bakar yang harganya lebih murah, bersih dan sesuai dengan tuntutan teknologi permesinan kendaraan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sedangkan bagi Pemerintah, penggunaan bahan bakar gas dapat menjamin ketahanan energi, menghemat subsidi, meningkatkan jaminan pasokan energi dalam negeri dan mensukseskan program langit biru serta mengenalkan energi alternatif kepada masyarakat.
