Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan komitmen senantiasa menjaga penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan hal ini saat mengikuti Kunjungan Spesifik bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (19/7/2025).
“Hari ini, kami mendapat banyak masukan bagaimana kami dapat meningkatkan pengawasan, terutama untuk BBM subsidi dan kompensasi,” ujarnya.
Erika menjelaskan, penguatan pengawasan tersebut salah satunya melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian ESDM. Melalui kerja sama ini, diharapkan berbagai temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti.
“Mudah-mudahan ke depannya, kami bisa lebih meningkatkan pengawasan, terutama sekarang telah ada Ditjen Gakkum Kementerian ESDM. Kami punya harapan besar temuan-temuan (dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi) dapat ditindaklanjuti sampai tuntas,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan bahwa kuota BBM nasional untuk tahun 2025 dipastikan cukup. “Kuotanya jelas cukup. Bahkan relatif tersedia,” ujarnya.
Sugeng juga mengapresiasi implementasi program subsidi tepat sasaran yang dirasakan masyarakat. Ia menyebutkan penggunaan aplikasi dan sistem digital menjadi instrumen penting dalam mengurangi kebocoran distribusi.
“Saat ini sudah mulai aktif kepada program subsidi tepat sasaran, ada pengecekan melalui aplikasi dan pengawasan-pengawasan lain,” ucapnya seraya menekankan perlunya pengawasan yang konsisten untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.
Kunjungan spesifik ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan, Syarif Fasya, Ateng Sutisna, Ratna Juwita, Yulisman, Alfons Manibui, Arif Riyanto Uopdana, Dipo Alam, Meitri Citra Wardani, Aqib Ardiansyah, Sigit Karyawan Yunianto, Totok Daryanto, Rokhmat Ardian. Turut hadir juga Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nurhayatin Finahari, Kepala Balai Besar Pengujian Migas LEMIGAS Kementerian ESDM Mustafid Gunawan, dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.
Pemantauan Lapangan
Di samping kegiatan bersama Komisi XII DPR RI, Erika dan Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman juga melakukan inspeksi langsung ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sleman dan Yogyakarta. Dari kegiatan tersebut, terpantau pasokan dan distribusi BBM aman dan lancar.
“Alhamdulillah, kami melihat bahwa penyedian BBM dan penyalurannya kepada masyarakat berjalan lancar. Salah satu bentuk perbaikan yang perlu diapresiasi adalah peningkatan kualitas Closed Circuit Television (CCTV) dan kelengkapan administrasi,” ungkap Erika.
Di tempat yang sama, Harya menambahkan bahwa sistem Electronic Data Capture (EDC) sudah aktif dan dapat merekam transaksi konsumen beserta foto kendaraannya, khususnya untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) solar. Ia menekankan agar setiap SPBU melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
“Jangan sampai ada pengisian yang berulang. Kami juga mengimbau agar pengelola SPBU dapat lebih memperhatikan kualitas infrastruktur, seperti tangki BBM agar tidak terjadi kebocoran dan menurunkan kualitas BBM,” ujarnya.
Pria yang kerap disapa Didit ini menegaskan komitmen Pemerintah agar seluruh SPBU menjaga akuntabilitas penyaluran BBM subsidi dan kompensasi dengan baik.
“BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga secara terus menerus melakukan edukasi kepada pengelola SPBU untuk menghindari penyalahgunaan BBM, khususnya BBM subsidi dan kompensasi di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” pungkas Didit.
