Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di DKI Jakarta.
PKS yang ditandatangani Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini bertujuan untuk memastikan penyaluran JBT atau BBM subsidi dan JBKP atau BBM penugasan semakin tepat sasaran dan tepat volume.
“Penandatanganan kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan program-program yang akan kita laksanakan bersama, terutama program yang terkait penyaluran dan pengawasan BBM subsidi,” ujar Erika, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Erika melanjutkan, kerja sama ini sangat diperlukan mengingat Pemerintah Daerah lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan BBM tersebut. PKS ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi XStar dan juga dukungan dalam pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya.
“Kerja sama ini diharapkan terus ditingkatkan dengan menggunakan aplikasi XStar yang telah terintegrasi antara pemerintah daerah, BPH Migas dan Badan Usaha Penugasan. Jadi, kita sudah memiliki satu data mengenai besaran kebutuhan BBM subsidi di tiap daerah dan di titik mana seharusnya BBM tersebut didistribusikan secara tepat,” paparnya.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi terjalinnya kerja sama ini. Pembahasan PKS ini telah melalui proses panjang antara kedua belah pihak. Teguh optimis implementasinya dapat berjalan lancar, sehingga penyaluran dan pengawasan BBM subsidi dan penugasan tepat sasaran.
“Kami berterima kasih atas terlaksananya penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPH Migas. Tentu saja kami berharap nanti ada tindak lanjut yang konkrit, khususnya terkait peningkatan kuota BBM subsidi juga distribusinya sehingga tepat sasaran,” katanya.
PKS antara BPH Migas dengan Provinsi DKI Jakarta merupakan PKS ke-20 yang ditandatangani BPH Migas dengan pemerintah daerah. Sebelumnya telah ditandatangani PKS dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Papua Tengah, Papua Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, Bali, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.
Turut hadir dalam penandatanganan PKS ini, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Yapit Sapta Putra. Hadir juga Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho.
