Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama stakeholder lintas sektor memperkuat sinergi untuk mengawal distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kompensasi semakin tepat sasaran. BBM subsidi dan kompensasi merupakan instrumen penting yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Menjaga daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian,” ujar Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dalam Focus Group Discussion (FGD) Mengawal BBM Subsidi melalui Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Rabu (8/10/2025).
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi antara regulator, Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Usaha, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat. Menurut pria yang biasa disapa Didit ini, sinergi pelbagai pihak diperlukan mengingat di lapangan masih ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi maupun kompensasi. Penyalahgunaan ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
“Tentunya, ini (penyalahgunaan) tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menyebabkan kelangkaan, distribusi BBM subsidi serta kompensasi menjadi tidak tepat sasaran,” imbuh Didit, seraya mengungkapkan FGD ini bertujuan untuk menghasilkan rencana tindak lanjut yang terukur dan dapat diimplementasikan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menjelaskan pentingnya pengawalan distribusi BBM subsidi dan kompensasi agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. “Pemerintah telah memberikan subsidi terhadap BBM yang digunakan oleh masyarakat. Harus kita kawal, jangan sampai biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini tidak tepat sasaran,” ucapnya.
Eman juga menyampaikan bahwa memastikan agar BBM subsidi dan kompensasi digunakan sesuai peruntukannya adalah kewajiban bersama. Pemanfaatan teknologi informasi terus dilakukan dan menjadi salah satu instrumen dalam proses pengawasan.
“Dengan memanfaatkan teknologi, seperti Closed Circuit Television (CCTV), penerapan barcode dalam transaksi pembelian BBM Subsidi dan kompensasi, hingga penggunaan aplikasi XStar dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna,” imbuhnya.
Masyarakat juga berperan penting dalam memperkuat pengawasan, agar penyaluran BBM Subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran. “Kami juga turut serta meningkatkan partisipasi publik dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap penyaluran BBM subsidi dan kompensasi ini, yaitu melalui aduan masyarakat yang dapat disampaikan di HelpDesk BPH Migas,” ucapnya.
Komitmen BPH Migas dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi XII DPR RI Dr. H. Syarif Fasha SE, ME., berharap agar informasi, pengalaman dan gagasan yang disampaikan dalam FGD ini dapat mencegah potensi penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi.
“FGD ini adalah salah satu solusi untuk kita dapat meminimalisir terjadinya fraud (kecurangan). Kita harapkan diskusi dalam mengawal BBM subsidi dan kompensasi ini juga dapat dilaksanakan di setiap Marketing Operation Region (MOR) di Indonesia,” jelasnya.
Kegiatan FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, seperti Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Syamsurizal, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Taufik Nurmandia, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo, Direktur Utama PT Elnusa Petrofin Doni Indrawan dan Senior Manager Operation & Manufacturing PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Yardinal.
FGD juga diikuti Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan Erwin Dwiyanto, VP Operational Risk Management PT Pertamina Patra Niaga Vina Febria Widhiastuti, Region Manager Retail Sales PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Ayub Ritto, Sales Area Manager Retail Jambi PT Pertamina Patra Niaga Choerul Anwar, Ketua DPC Hiswana Migas Jambi Hafiz Fattah yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Nella Ervina, serta perwakilan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jambi.
