Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong badan usaha transportasi perkeretaapian untuk mengimplementasikan sistem digitalisasi terintegrasi dalam menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini untuk memastikan penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran.
“Dalam menyongsong asersi nozzle, yaitu pendistribusian BBM subsidi untuk PT KAI (Kereta Api Indonesia) harus melalui sistem digitalisasi. BPH Migas selalu mendorong kepada konsumen pengguna, terutama KAI, untuk menggunakan sistem yang terdigitalisasi dan terintegrasi nantinya,” terang Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim saat mengunjungi Depo Lokomotif Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/4/2025).
Halim menambahkan, kunjungan ini merupakan upaya BPH Migas dan stakeholder untuk selalu bersinergi memastikan BBM subsidi disalurkan secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat volume.
“Di sini kami melihat fasilitas yang dimiliki oleh KAI dan potensi pengembangan ke depannya sehubungan dengan menggunakan sistem digitalisasi dan asersi pendistribusian BBM subsidi, khususnya solar subsidi di ujung nozzle,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa BPH Migas akan mengembangkan sistem digitalisasi terintegrasi bersama Pertamina Patra Niaga dan KAI sebagai konsumen pengguna transportasi khusus darat agar pemanfaatan BBM subsidi tepat sasaran dan volume.
“Pengembangan sistem digitalisasi mempermudah monitoring penggunaan (BBM subsidi) setiap saat, sehingga jika ada lonjakan ataupun penurunan penggunaan BBM subsidi akan termonitor dengan baik. Sebagai contoh, jika ada penambahan lokomotif yang sudah dicanangkan dalam Surat Keputusan BPH Migas, dapat diantisipasi jika ada kebutuhan mendadak,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas memaparkan pentingnya pengaturan terhadap penyaluran BBM subsidi yang diperuntukkan bagi pengguna kereta api.
“Tentu kaitannya dengan aturan dan regulasi serta tata kelola pengelolaan BBM subsidi, di mana melihat dari asas manfaat KAI sebagai perusahaan transportasi darat yang memberikan banyak layanan kepada masyarakat umum,” tuturnya.
Wahyudi menegaskan perlunya pengembangan teknologi informasi untuk menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran, sehingga pemanfaatannya juga terukur dan terkontrol secara sistem.
“Semua proses pemanfaatan BBM subsidi harus dibangun dengan sistem digitalisasi, mudah dimonitor, mudah dilakukan evaluasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan akuntabel,” imbuhnya.
Selain itu, Wahyudi menambahkan bahwa KAI diharapkan memiliki pengendalian internal untuk mekanisme distribusi BBM subsidi pada sektor perkeretaapian. Sehingga subsidi tersebut dapat dinikmati secara tepat sasaran bagi masyarakat pengguna angkutan umum dengan harga tiket yang terjangkau dan lebih ekonomis.
“Dalam rangka memberikan efisiensi yang cukup, tentunya mekanisme dari penyaluran BBM subsidi ini dapat dikontrol di internal (KAI). Sehingga pemanfaatan BBM subsidi ini dapat dijalankan secara baik di KAI,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut didampingi oleh Executive Vice President of Logistics PT. KAI (Persero) Suryawan Putra Hia dan Operational Area Manager PT. Patra Logistik Elga Jerio Dwipana.
