Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta agar seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memperketat pengawasan terhadap operator dan pengawas di lapangan. Operator dan para pengawas harus mematuhi ketentuan yang berlaku agar penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna, mengingat dana yang digunakan bersumber dari keuangan negara.
“Juga agar tidak merugikan SPBU karena ketika kita menjumpai penyalahgunaan di SPBU tertentu, kita akan mengenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hiswana Migas Tahun 2025 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/10/2025).
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengawasan menjadi hal mendesak yang harus dilakukan secara berkelanjutan. BPH Migas memberikan pelatihan teknis secara rutin agar operator dan pengawas memahami regulasi dengan baik.
“Diklat untuk operator maupun untuk para pengawas SPBU kami lakukan tanpa dipungut biaya dan itu adalah bagian dari layanan kami, dari iuran yang sudah dibayar oleh Badan Usaha,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nantinya BPH Migas akan melakukan verifikasi volume BBM yang disalurkan berdasarkan jumlah minyak yang benar-benar keluar dari nozzle.
“Mohon bantuan juga dari Bapak Ibu pemilik SPBU agar kita bisa menjalankan digitalisasi nozzle tersebut dan kita bisa menghitung minyak yang keluar dari nozzle,” katanya.
Selain itu, BPH Migas mendorong pemerintah daerah agar menggunakan aplikasi XStar BPH Migas untuk penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna, seperti petani dan nelayan. Melalui digitalisasi ini, diharapkan data antara BPH Migas, Badan Usaha Penugasan, dan Pemerintah Daerah dapat selaras, sehingga penyaluran subsidi semakin akurat.
Acara Rakernas ini turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Plt. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Muhidin, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, dan Ketua Umum DPP Hiswana Migas Rachmad Muhammadiah.
Pengawasan Lapangan
Usai kegiatan Hiswana Migas, BPH Migas melanjutkan agenda dengan melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Telaga Punggur, Batam. Kunjungan ini merupakan salah satu program pengawasan penyaluran BBM Subsidi, memastikan pendistribusian BBM subsidi oleh PT ASDP Indonesia Ferry berjalan sesuai ketentuan dan prosedur, serta memenuhi kaidah keamanan dan keselamatan Migas.
“Kami melihat langsung proses pengisian BBM subsidi ke salah satu kapal yang menggunakan mobil tanki sebagai alat pendistribusian pengisian ke Kapal Penumpang. Dengan pertimbangan program subsidi tepat menggunakan asersi nozzle, dan aspek keselamatan, kami menyarankan di Pelabuhan Punggur dibangun fasilitas pipa untuk mengisi BBM ke kapal. Karena kapal ASDP merupakan angkutan umum, maka keselamatan penumpang menjadi hal yang utama. Tadi sudah direspon bahwa pembangunan fasilitas pipa sudah direncanakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry,” papar Erika.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menambahkan sejumlah saran teknis untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat volume dan sesuai standar keamanan dan keselamatan.
“BBM subsidi yang disalurkan kepada konsumen pengguna Kapal Penumpang, harus tepat volume dan terjaga kualitasnya. Pengukuran volume BBM solar sebelum dan sesudah dibongkar ke kapal tentunya wajib dilakukan, serta kegiatan operasional harus selalu mengindahkan faktor keamanan dan keselamatan,” jelasnya.
Halim juga menegaskan pentingnya berkoordinasi dengan Badan Usaha Penugasan dan transportir, agar setiap kegiatan operasional pengisian BBM Subsidi ke Kapal Penumpang di Wilayah Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry senantiasa terjaga, aman dan lancar.
