Ponorogo – Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi VII DPR RI Sartono, SE, MM dalam hal ini diwakili Tenaga Ahli Suprayitno, Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, SBM Pertamina MOR VI Kediri Angga Yudhiwinata Putra, juga dihadiri Sekda Pemerintah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono. Dilaksanakan di Hotel Gajahmada, Ponorogo (31/03/2021)
Ponorogo terkait covid-19 sudah menurun tingkat kerawananan dari yang pernah peringkat 1, kini sudah peringkat 11 dari 38 Kabupaten. Karena itu kegiatan perekonomian dan untuk hajatan sudah diizinkan dengan 50 persen kehadiran, maksimal 150, kegiatan sosial budaya sudah diizinkan. Saat ini yang isolasi hanya tinggal 80 orang.
Saat ini perekonomian turun dari 5,3 menjadi 5,1, pengangguran meningkat. Ada kebijakan intern Ponorogo, prioritas produk lokal baik itu minuman, selain itu mewajibkan ASN yang jumlahnya 9.000an menggunakan beras produksi petani lokal, sebagai bentuk perlindungan petani lokal.
Target 100 hari program bupati, jln. HOS Cokroaminoto pahlawan asli Ponorogo akan disulap seperti Malioboro Yogyakarta, anggaran 100% gotong royong warga masyarakat. Juga dalam 3,5 tahun, untuk wisata akan membangun monumen Reog di daerah Sampung dengan ketinggian 126 M, dibawahnya untuk musium sejarah Reog, juga HOS Cokroaminoto. Demikian dijelaskan Sekda Pemerintah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono dalam sambutannya.
Agus berharap sosialisasi pagi ini memberikan manfaat bagi masyarakat Ponorogo, sehingga orientasi untuk masyarakat terasakan.
Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai amanat UU nomor 22 Migas 2001 pasal 46 ayat 1 dan 2 , BPH Migas memiliki fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
BPH Migas juga melakukan pengawasan terhadap BBM 1 Harga di 8.202 SPBU. Sementara untuk saat ini cadangan BBM Nasional baru ada cadangan operasional badan usaha. Terkait gas bumi tugas BPH Migas, melakukan lelang jaringan transmisi dan jaringan distribusi, toll fee, juga menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha kecil.
“Baru saja ada musibah terbakarnya kilang Balongan, tapi sudah dinyatakan stok aman teratasi, itulah gunanya cadangan, meskipun baru operasional,” ujar Sumihar. Terkait pengawasan, lanjutnya baru saja ada pencurian BBM di Tuban, BPH Migas sudah kirimkan petugas untuk mengecek langsung, tapi masih menunggu informasi sesungguhnya siapa pemilik kapal.
Jumlah 8.202 SPBU secara nasional sesungguhnya tidaklah mencukupi, maka dibuat Sub Penyalur dan Penyalur Mini untuk menjangkau daerah pedalaman. Juga ada Pertashop yang menjual pertamax bbm non subsidi.
Protokol kesehatan tetap dijaga, harapan kita pandemi bisa segera berlalu. Sosialisasi ini salah satu sinergitas dengan DPRRI, termasuk salah satunya dukungan DPR RI agar BPH Migas dipercaya mengelola anggaran sendiri. Sebentar lagi BPH Migas juga akan melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM untuk puasa dan lebaran.
Selanjutnya BBM non subsidi, sumber PAD bagi daerah, tetapi ada data yang tidak tercover, sehingga Sekda perlu koordinasi dengan bidang perekonomian, agar PAD bisa tertarik.
Tenaga Ahli Anggota Komisi VII DPR RI Suprayitno, dalam paparannya menyampaikan bahwa dari beberapa tahun lalu bersinergi dengan BPH Migas dengan sangat baik. Efek pandemi covid-19 secara makro pertumbuhan ekonomi sangat menurun, Ponorogo masyarakatnya konsumtif namun demikian karena covid-19 pertumbuhan ekonomi Ponorogo juga menurun. Problem Ponorogo, terkait Pertamina, yang dirasakan saat ini sering terjadi kelangkaan LPG.
Ponorogo, ada program pertades oleh perusahaan Mutiara Energi, sejauh mana legalitasnya agar dijelaskan BPH Migas.
Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro menyampaikan turut bersyukur, Ponorogo pandemi trend menurun, karena itu kegiatan ini bisa terselenggara. Tugas BPH Migas, 3 bidang BBM ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak, cadangan BBM Nasional yang saat ini baru bisa cadangan operasional, pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan penyimpanan BBM, juga 3 bidang Gas bumi, menentukan tarif angkutan /toll fee, menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha kecil, pengusahaan pipanisasi.
Saat ini BPH Migas sudah menetapkan 65 toll fee, harga gas bumi yang melalui jaringan transmisi, juga harga gas rumah tangga dan usaha kecil yang lewat jaringan distribusi, saat ini sudah ada 57 Kabupaten /Kota yang sudah ada jaringan distribusi.
Bambang melanjutkan, BPH Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden, 9 anggota Komite dipilih oleh Komisi VII DPR RI. Komite dibuat ganjil, agar jika terjadi voting dalam rapat selalu ada keputusan yang didukung lebih banyak.
BPH Migas diberikan mandat menarik Iuran Badan Usaha Migas yang nantinya kembali ke negara. SPBU 1 Harga targetnya 2024 tercapai 500 SPBU 1 Harga. Ponorogo 2020 kuota JBT 37.579 KL, over 3%, realisasi 38.000 KL. JBKP premium menurun, lebih banyak menggunakan pertalite.
Indonesia memiliki 7200an Kecamatan, SPBU baru ada 3000 an Kecamatan. Masih ada 58 % yang belum ada SPBU. Mengatasinya diantaranya dengan BBM 1 Harga, juga Pertashop untuk Pertamina dan Microsite untuk Exxon Mobile. Pertashop yang dijual pertamax dan pertamina dex.
Untuk Sub Penyalur konsumen tertutup, yang membedakan ongkos angkut yang ditetapkan Pemda setempat, yang dijual JBT solar dan JBKP premium.
SBM Pertamina SA Kediri, Rayon 6, MOR V Angga Yudhiwinata dalam paparannya menyampaikan, SA Kediri 238 SPBU, agen LPG 228 lokasi. Suplay BBM dari Surabaya grup, Fuel Terminal Surabaya, Madiun dan Malang. Pertamax dex dari instalasi Surabaya Grup, LPG dari Malang. Ponorogo, bbm premium, pertamax dan pertalite 70 %, untuk solar 30 %.
SPBU terdigitalisasi sudah 95%.
Pertamina dalam waktu dekat akan membentuk Satgas menyambut puasa dan lebaran, untuk antisipasi kebutuhan BBM nya. Fuel Terminal Madiun untuk RAE (Regular-Alternative-Emergency), namun jika ada kendala, Malang ikut mengcover. Saat ini Pertamina punya program unggulan Pertashop, harga jual sama dengan SPBU, ini peluang kerjasama buat yang berminat investasi.
Ponorogo sudah ada 5 Pertashop yang beroperasi, omzet harian mencapai kisaran 400 sd 800 liter perhari, BEP lebih cepat tercapai dibandingkan SPBU. Kriteria mitra Pertashop Badan Usaha, punya lahan, rekomendasi dari kepala desa, lokasi bisa dilalui mobil tanki kapasitas 3000 KL.
Akan ada evaluasi potensi omzet jika dinilai lokasinya memenuhi syarat. Prinsipnya, Pertamina tidak ingin mitranya merugi.
Dilanjutkan dengan sesi dialog yang berlangsung menarik, peserta antusias mengetahui lebih jauh terkait materi yang disampaikan.