Negara memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen pengguna yang berhak agar dapat diakses dengan mudah, menjaga daya beli, serta mendorong perekonomian. Subsidi dan kompensasi BBM menggunakan uang negara, sehingga setiap tetesnya harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggota Komite Badan…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Badan Usaha Penugasan untuk turut memantau pelaksanaan penerapan Surat Rekomendasi di lembaga penyalurnya, sehingga penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Kompensasi negara semakin tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, Surat Rekomendasi…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan public hearing terhadap penetapan tarif pengangkutan gas bumi ruas transmisi Gresik Semarang (Gresem). Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tata kelola kepemerintahan yang baik dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Anggota Komite…
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengusung konsep kota ramah lingkungan. Demikian juga dengan pemanfaatan energi yang menggunakan sumber energi bersih, salah satunya gas bumi. Guna mendukung hal tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) melakukan peninjauan perkembangan pembangunan…
Pemerintah berkewajiban menjaga pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agar penyaluran BBM, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT/Subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/Kompensasi) tepat sasaran, BPH Migas berharap Pemerintah Daerah (Pemda)…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan peninjauan ke Kilang Pertamina International (KPI) Refinery Unit (RU) V pasca insiden yang terjadi tanggal 25 Mei 2024 lalu. BPH Migas memastikan, pasokan BBM terjaga dengan baik. Anggota Komite BPH…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen meningkatkan pemanfaatan gas bumi melalui pipa bagi masyarakat maupun dunia usaha. Untuk menciptakan optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, saat ini tengah dilakukan proses revisi…
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Badan Usaha Penugasan untuk melakukan mitigasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar aman tersedia. Hal ini…
Transisi energi menjadi masa peralihan dari pemanfaatan sumber energi fosil menuju sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) dan lebih bersih. Saat ini Pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk pengelolaan energi bersih yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Dalam transisi energi, sektor minyak dan gas…
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memastikan ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kali ini, Kepala BPH Migas Erika Retnowati bersama Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya…
BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
© 2021- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
BPH Migas - Jl Kap Tendean 28, Jakarta Selatan
