Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengenalkan kebijakan hilir migas kepada masyarakat, termasuk kebijakan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang sudah berjalan sejak tahun 2017.
Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra menyampaikan, salah satu program BPH Migas adalah mengawal penyaluran BBM Satu Harga. Hal ini merupakan implementasi untuk mewujudkan energi berkeadilan di tanah air.
“Banyak tantangan di dalam menjalankan dan mengoperasikan BBM Satu Harga ini. Tetapi berkat dukungan kita semua maka InsyaAllah BBM Satu Harga ini akan rampung di tahun 2024 dengan jumlah 583 lembaga penyalur BBM Satu Harga. Sedangkan untuk Papua, target dari tahun 2017 sampai tahun 2023 akan terbangun 53 penyalur, dan kita akan tutup total 83 lembaga penyalur BBM Satu Harga,” ujar Yapit yang hadir secara daring pada kegiatan Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas bersama DPR RI di Jayapura, Papua, Senin (26/6/2023).
Ia juga menjelaskan, dengan terwujudnya BBM Satu Harga ini diharapkan masyarakat dapat terbantu terkait penyaluran BBM dalam segi keamanan dan pendistribusian yang tepat sasaran.
Selanjutnya, Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elizabeth Kobak berharap, distribusi maupun pengawasan BBM dapat dilaksanakan dengan baik oleh BPH Migas. Menurutnya, hal ini dapat memberikan dampak positif khususnya kepada masyarakat Jayapura.
Lebih lanjut, Ina juga berharap dengan adanya Program BBM Satu Harga dapat menyelesaikan timpangnya harga BBM di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), karena sangat berpengaruh pada harga komoditas lainnya. “Berujung pada kesejahteraan masyarakat dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Ina.
Tampak hadir kegiatan hari ini Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Chris Nuboba, Staf Ahli Walikota Jayapura Awarawi, Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura Matheys Sibi, Kepala Dinas Perindag Kota Jayapura Reynold Adrian Korwa, Sales Area Manager Retail Papua Alam Kanda Winali, dan Sales Branch Manager Rayon 1 Papua Wicaksono Ardi Nugroho.
