Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional, dengan mendorong penyediaan cadangan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam konferensi yang diselenggarakan Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI).
Dalam kesempatan itu, Saleh menyampaikan, BPH Migas selaku badan yang mengatur dan mengawasi BBM dan gas bumi yang melalui pipa, berperan dalam meningkatkan ketahanan energi di Indonesia.
“Sesuai dengan amanat di Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020, kami melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan cadangan operasional BBM, yang kini sudah harus memenuhi selama kurun waktu 23 hari,” tegasnya dalam kegiatan yang bertajuk “Challenges and Opportunities to Energy Resilience in The Coming Turbulence Years” di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/02/2025).
Selain itu, Saleh juga mengungkapkan bahwa sektor migas masih tetap berperan ke depan, bahkan pada era Net Zero Emission (NZE) 2060. Terlebih, gas bumi menjadi tulang punggung transisi energi yang didukung adanya pengembangan infrastruktur gas bumi dalam rentang waktu 2019 sampai dengan 2024.
“Sesuai amanat Menteri ESDM melalui Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional atau yang lebih kita kenal dengan RIJTDGBN, BPH Migas juga melaksanakan lelang hak khusus Wilayah Jaringan Distribusi atau WJD kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” terangnya.
Lebih lanjut, Saleh mengajak peserta konferensi ikut menjaga agar BBM subsidi dan penugasan dengan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang berhak dapat menerima manfaat dari BBM tersebut.
“Juga efisiensi pemakaian BBM pada seluruh tipe kendaraan, serta dengan memanfaatkan sektor kendaraan umum di seluruh Indonesia,” tutupnya.
