Pemanfaatan jaringan gas bumi melalui pipa (jargas) untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dinilai dapat menghemat pengeluaran masyarakat dibandingkan dengan penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG). Guna mengoptimalkan hal tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyosialisasikan manfaat jargas kepada masyarakat Bojonegoro, Jawa Timur.
Anggota Komite BPH Migas Hasbi Anshory menyampaikan, sosialisasi ini merupakan upaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Pengembangan jargas dilakukan dengan mempertimbangkan potensi gas bumi yang dapat disalurkan melalui jaringan pipa kepada konsumen.
“Pemerintah terus mengupayakan peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam skala nasional, khususnya pemanfaatan jargas untuk RT (Rumah Tangga) dan PK (Pelanggan Kecil) di wilayah Bojonegoro,” ujar Hasbi dalam Bimbingan Teknis dan Penyebarluasan Informasi terkait Pengaturan dan Pengawasan Gas Bumi Melalui Pipa di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (20/10/2026)
Hasbi menjelaskan, pemanfaatan jargas tidak hanya memberikan pilihan energi yang lebih hemat bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Dengan demikian, penggunaan gas bumi di dalam negeri dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
“Tentunya melalui sosialisasi jargas yang sangat bermanfaat bagi masyarakat ini, penggunaan energi jargas lebih murah, efisien, dan hemat devisa,” ucapnya.
Hasbi berharap, kegiatan bimbingan teknis ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat jargas sekaligus mendorong penggunaannya.
“Melalui bimtek ini, kami berharap masyarakat Bojonegoro lebih memahami tugas dan fungsi BPH Migas serta mendalami pentingnya kebermanfaatan jargas demi meningkatkan volume dan utilisasi gas bumi melalui pipa,” jelasnya.
Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ratna Juwita Sari mengatakan, pemanfaatan jargas telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Bojonegoro. Penghematan biaya telah dirasakan, terutama oleh rumah tangga dan pelaku UMKM yang sebelumnya menggunakan LPG.
“Ternyata betul, dengan adanya jargas di Bojonegoro ini, sangat membantu perekonomian masyarakat, terutama untuk Ibu-ibu RT dan kelompok UMKM. Mereka mengklaim bisa berhemat sampai 30% jika dibanding dengan LPG 3 kilogram,” ujarnya.
Untuk memperluas manfaat tersebut, Ratna menyoroti target pemerintah membangun satu juta sambungan rumah jargas pada 2028. Menurut dia, perluasan akses menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi, terutama di daerah penghasil gas seperti Bojonegoro.
“Ini menjadi concern (perhatian) kami di Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk daerah penghasil gas bumi seperti Bojonegoro dengan sumber daya yang sangat besar, kita harus mengoptimalkan penyaluran jargas baik dengan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) maupun kombinasi dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat,” ucapnya lebih lanjut.
Harapan serupa disampaikan Hubaitur Rozaq (40), warga Desa Balen yang mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap jaringan gas bumi dapat menjangkau lebih banyak wilayah pedesaan, termasuk daerah yang jauh dari sumber gas bumi.
“Saya berharap jargas ini bisa sampai ke desa, dan bisa dilakukan secara kolektif agar meringankan biaya pengadaan apabila jauh dari sumber gas. Hal ini sangat penting sekali, karena bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat sampai 30% dibanding dengan LPG,” pungkasnya.
Kegiatan bimbingan teknis tersebut turut dihadiri Area Head PGN Bojonegoro Faishal Arief dan masyarakat setempat.
