Pendistribusian serta pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara yang tepat sasaran dan tepat guna diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini diungkapkan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim saat melakukan kunjungan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam rangka pengawasan penyaluran BBM subsidi di Batam, Kepulauan Riau.
“BPH Migas terus melakukan pengawasan di lapangan, memastikan bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya yang menggunakan Surat Rekomendasi, tepat sasaran dan tepat guna. Kita terus memastikan, BPH Migas tidak ada lelah untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih maju lagi,” jelasnya saat disapa di salah satu SPBU Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (17/5/24).
Saat pemantauan, Halim fokus untuk melakukan pengecekan penggunaan Surat Rekomendasi di SPBU. Ia ingin memastikan bahwa Surat Rekomendasi terimplementasi dengan baik berdasarkan Peraturan BPH Migas 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
“Kalau ada masukan dari Konsumen Pengguna dan dari pengelola SPBU, tentunya menjadi pembekalan kita untuk memperbaharui peraturan dan alat monitoring berbasis teknologi informasi ke depannya. Inilah langkah-langkah BPH Migas saat ini, melakukan pengawasan langsung ke konsumen pengguna. InsyaAllah, lambat laun BBM subsidi akan terus mendekati sempurna, tepat sasaran dan tepat guna demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman di tempat yang sama menegaskan, pihaknya akan terus aktif melakukan pengawasan BBM subsidi, karena hal itu menjadi amanat mulia untuk dilakukan BPH Migas.
“Kita lihat dari sisi operasional SPBU secara keseluruhan, seperti CCTV yang dapat merekam aktivitas di area SPBU dan tersimpan minimal 30 hari. Ini menjadi hal penting bagi setiap SPBU, menjadi salah satu alat pengawasan,” tegas Saleh.
Selain itu, Saleh juga menekankan kepada Pengelola SPBU agar terus berkoordinasi dengan Badan Usaha Penugasan untuk menjaga pasokan BBM selalu tersedia. “SPBU harus senantiasa menjaga pasokan BBM dalam kondisi aman, supaya aktivitas masyarakat dapat terlayani dengan baik,” pintanya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menekankan pentingnya menjaga keamanan sarana dan fasilitas di SPBU, khususnya pada tangki tempat penyimpanan BBM.
“Selalu dicek, jangan sampai tercampur air. Penting juga untuk mengecek korosinya, karena daerah sini dekat dengan pantai,” tegasnya.
Wahyudi juga menekankan bahwa operator SPBU wajib melakukan monitoring secara rutin kualitas dan takaran BBM yang akan disalurkan kepada konsumen pengguna. “Tujuannya agar konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi negara merasa aman dan nyaman dalam menggunakan BBM yang menjadi haknya,” ujar Wahyudi
Apresiasi atas kehadiran BPH Migas di Batam disampaikan Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga (PPN) Kepulauan Riau Bagus Handoko. Ia menyampaikan akan menindaklanjuti hasil dari pemantauan BPH Migas ini. “Dari aspek pengawasan, tadi kita juga mengevaluasi terkait dengan payung hukum pemberian Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk transportasi air. Alhamdulilah, ternyata sudah terakomodir,” ucapnya.
Kegiatan juga dihadiri Sales Branch Manager II PPN Kepulauan Riau Gilang Hisyam Hasyemi.
