CILACAP, 23 Februari 2018 – Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yang diwakili oleh Komite BPH Migas, Ahmad Rizal dan Saryono Hadiwidjoyo, bersama anggota Komisi VII Dito Ganinduto dan Sales Eksekutif MOR IV PT Pertamina (Persero) Warih Wibowo, memastikan pasokan di seluruh pelosok Indonesia aman dan sampai ke masyarakat, dengan cara melakukan koordinasi dan kunjungan ke beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penguna Jenis BBM Tertentu, yaitu minyak solar yang merupakan para usaha perikanan, antara lain nelayan dan pembudidaya ikan dalam sekala kecil, serta mewujudkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo mengatakan bahwa salah satu tugas BPH Migas adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pengawasan penyediaan, serta pendistribusian BBM dan pegangkutan gas bumi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
“Untuk itu kami hadir dalam rangka rapat koordinasi dan kunjungan lapangan ke penyalur BBM nelayan di Cilacap, Jawa Tengah, untuk memastikan bahwa BBM tidak kekurangan,” ungkapnya.
Saryono juga menjelaskan di hadapan para nelayan yang tergabung dalam DPC HNSI Cilacap, apabila mendapat kendala atau permasalahan dalam pendistribusian BBM dapat melaporkan kepada BPH Migas. Selanjutnya BPH Migas akan menganalisa dan menindaklanjuti laporan tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI
Dito Ganinduto menjelaskan, penyediaan dan pedistribusian BBM satu harga untuk sektor perikanan ini adalah bukti begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat nelayan Indonesia.
“Tadi mendengar sendiri dari para nelayan bahwa BBM di Kabupaten Cilacap tidak pernah tidak cukup. Ini peting sekali, nelayan itu orang kecil dan BBM itu adalah biaya cost-nya cukup tinggi. Tanpa BBM nelayan tidak bisa melaut, berarti pendapatannya akan hilang,” tuturnya.
Ditemui di tempat terpisah, Ngatimin (45), seorang nelayan setempat, mengatakan bahwa solar untuk keperluan melaut tidak pernah langka.
“Wah di sini gak pernah langka, Mbak, dan gampang belinya,” kata Ngatimin kepada tim BPH Migas di Cilacap, Jawa Tengah, saat dirinya membeli solar untuk keperluan melaut.
Hal serupa juga diungkapkan Saimin (31). “Selama presidenya Pak Jokowi, solar gampang, gak pernah gak ada,” tutup dia sambil menyalakan perahu motornya.
