Ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian utama Pemerintah. Pemerintah juga telah memberi keringanan untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk daerah terdampak bencana.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan, keringanan tersebut diperlukan untuk mempercepat proses penanganan bencana, mulai dari pembukaan akses jalan, evakuasi, hingga distribusi logistik.
“Prioritas penanganan di wilayah bencana salahsatunya adalah pemulihan ketersediaan energi seperti BBM. Hingga Kamis, 4 Desember 2025, stok BBM di wilayah Marketing Operation Region (MOR I) yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau dalam keadaan cukup,” ujar Wahyudi, di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Wahyudi memaparkan, berdasarkan data per 5 Desember 2025, dari 75 SPBU terdampak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, saat ini 48 SPBU berangsur mulai beroperasi dan 27 SPBU belum beroperasi.
Upaya yang dilakukan untuk mendorong kelancaran distribusi BBM di wilayah Aceh, antara lain dengan skema Alternative & Emergency Supply (AE Supply). Wilayah Pidie Jaya, Pidie dan Bireun yang sebelumnya disuplai dari Fuel Terminal (FT) Lhokseumawe, dipindahkan ke FT Krueng Raya karena jalur terputus akibat banjir.
Selain itu, BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga juga memetakan SPBU prioritas, memastikan SPBU tidak mengalami kehabisan stok BBM secara bersamaan di wilayah yang berdekatan, dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pengamanan antrian di SPBU. “Dilakukan penyiapan modular di wilayah yang masih terisolir, juga menyiapkan mobil tangki yang siap siaga di SPBU terdekat yang tidak terdampak untuk terus melayani kebutuhan BBM di lokasi,” papar Wahyudi.
Sementara di Provinsi Sumatera Utara, mitigasi dan tindak lanjut yang dilakukan adalah AE Supply FT Medan dari FT Lhokseumawe, Integrated Terminal (IT) Dumai, FT Siantar, dan FT Kisaran. Dilakukan juga penambahan mobil tangki dari Dumai ke bagian selatan dan utara Sibolga, yaitu Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Tapanuli Utara.
“Untuk Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih terisolir, mitigasinya adalah emergency supply ke Sitoli dari Teluk Kabung dengan menggunakan kapal, memberikan BBM ke Pemerintah daerah serta Aparat Penegak Hukum untuk alat berat dan transportasi penanggulangan bencana, serta penambahan mobil tangki dan awak mobil tangki ” tambahnya.
Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat, tidak terdapat SPBU yang terdampak. Langkah untuk mendukung distribusi BBM yang dilakukan adalah dengan skema Regular, Alternative, & Emergency (RAE) supply dari FT Siak ke 5 SPBU di wilayah Lima Puluh Kota yang biasanya dari IT Teluk Kabung.
“Juga dilakukan pemetaan SPBU prioritas, meningkatkan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga serta dengan Aparat Penegak Hukum untuk pengamanan di SPBU. Penambahan mobil tangki dan awak mobil tangki sebanyak 17 unit yang masing-masing berkapasitas 16 KL, serta optimalisasi mobil tangki 8 KL pada wilayah Kabupaten Pasaman,” pungkas Wahyudi.
