Paska dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bulan Juli tahun 2024 lalu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi agar PKS tersebut dapat segera diimplementasikan. Koordinasi yang baik antara BPH Migas dan Pemprov Jambi bertujuan agar pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan (JBKP) Pertalite semakin tepat sasaran.
“Sesuai dengan isi PKS yang telah disepakati, Pemerintah pusat dalam hal ini BPH Migas bersama Pemerintah Daerah Jambi dapat menyusun langkah-langkah program kerja sama di lapangan. Salah satunya adalah kegiatan diskusi hari ini,” terang Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim pada Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Pendistribusian LPG (Liquified Petroleum Gas) PSO (Public Service Obligation), JBT, dan JBKP di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (5/1/2025).
Kolaborasi BPH Migas bersama seluruh pihak diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal terhadap pengawasan BBM subsidi dan kompensasi. Salah satu implementasinya adalah dengan melakukan kunjungan lapangan bersama-sama.
“InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan realisasikan program kerja dengan turun langsung ke lapangan, baik dari sisi pengaturan dan sistem digitalisasi penyaluran BBM. Sehingga, diharapkan pemanfaatan BBM ini dapat berdampak langsung kepada masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah Jambi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengutarakan bahwa jumlah besaran BBM subsidi dan kompensasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah wajib disalurkan kepada masyarakat yang berhak. “Kami, BPH Migas, harus memastikan kuota BBM Solar dan Pertalite dimanfaatkan secara tepat sasaran,” tutur Yapit.
Lebih lanjut, Yapit menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengadopsi kebijakan terkait penyaluran BBM subsidi sebagaimana yang telah dilakukan Provinsi lainnya.
“Seperti di Papua dan Sumatera Barat, pihak Pemerintah Daerah menerbitkan surat edaran dari Gubernur dengan pertimbangan kewilayahan masing-masing untuk mengatur pembelian Solar dan Pertalite,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Syarif Fasha menuturkan, Pemerintah Daerah berperan penting dalam mengoptimalisasi kuota BBM subsidi dan kompensasi yang telah disepakati.
“Karena kami di DPR juga mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka dari itu kami minta kepada masing-masing pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Jambi dapat merumuskan kembali usulan jumlah BBM yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing,” jelasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan bahwa upaya bersama dalam mewujudkan distribusi LPG PSO, JBT, dan JBKP secara tepat guna dan tepat sasaran di wilayah Jambi merupakan hal yang penting. Dengan dilakukan monitoring kepada seluruh elemen pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Jambi, diharapkan penyusunan alokasi konsumsi kebutuhan LPG PSO, JBT, dan JBKP tidak melebihi dari kuota yang telah ditetapkan.
“Selain itu, dari diskusi ini nantinya kita dapat sejalan dalam melaksanakan sosialisasi dan pengawasan bersama terhadap penggunaan dan pendistribusian LPG PSO, JBT, dan JBKP, serta kepada konsumen nelayan, petani, hingga sektor lain yang memanfaatkan Surat Rekomendasi,” tuturnya.
Pada diskusi tersebut, hadir Anggota Komisi XII DPR RI sebagai Narasumber Syarif Fasha, Cek Endra dan Rocky Candra, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi yang hadir secara daring, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Erwin Dwiyanto, Senior Manager Operation and Maintenance PPN Sumbagsel Yardinal, Region Manager Retail Sales PPN Sumbagsel Drestanto, Hiswana Migas,
serta Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Kunjungan ke TBBM Jambi
Di hari yang sama, BPH Migas mengunjungi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Jambi untuk memastikan pasokan dan pendistribusian BBM berjalan dengan baik. Dalam kunjungan tersebut, didapati kemajuan penggunaan teknologi informasi bagi truk tangki yang mengangkut BBM dari Fuel Terminal (FT) menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyatakan, keandalan operasional TBBM Jambi terhadap penyediaan dan penyaluran BBM untuk wilayah Jambi dan sekitarnya berada pada kondisi yang mencukupi.
“Masih dalam periode Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru 2024/2025 (Nataru), kita pastikan proses pengiriman BBM kepada masyarakat di area Jambi ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala,” katanya.
Badan Usaha Penugasan PT Pertamina Patra Niaga bersama dengan PT Elnusa Petrofin telah menerapkan teknologi informasi untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan BBM.
“Terkini, pihak Pertamina dan Elnusa sudah memasang alat pengawasan di truk tangki pengiriman, seperti kamera Closed-Circuit Television (CCTV), Global Positioning System (GPS), Driver Warning System, hingga Online Delivery Info (ODI) yang dapat memantau aktivitas awak mobil tangki secara real time,” ucap Eman.
Supply and Distribution Manager PT. Pertamina Patra Niaga Region Sumbagsel Rahdian Mahardika menjelaskan bahwa pihaknya telah memperbaharui sistem pada truk tangki yang menghantarkan BBM hingga ke SPBU.
“Sarana dan fasilitas mobil tangki kami sudah dilengkapi dengan teknologi terkini dengan pengembangan sistem risk management yang mirip dengan layanan Google Maps. Prioritas kami adalah keselamatan awak mobil tangki, kualitas dan kuantitas BBM. Sehingga BBM dapat dikonsumsi oleh masyarakat sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Hadir juga dalam kunjungan ke Fuel Terminal Jambi, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Yapit Saptaputra, Direktur Marketing & Operasi PT Elnusa Petrofin Ferdiansyah, Fuel Terminal Manager Jambi Agung Surendro, Sales Area Manager Jambi Misbah Bukhari, Sales Branch Manager Jambi Fuel Didi Rushandi, SBM Jambi LPG Rian.
